RADAR BOGOR – IPB University kembali menjadi pusat perhatian dunia maritim. Ratusan peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan berkumpul di IICC Botani Square Rabu 17 September 2025.
Mereka hadir dalam acara The 6th International Conference on Marine Science (ICMS) 2025 yang digelar Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University.
Kegiatna yang mengusung tema “Advancing Marine Science for a Sustainable Blue Economy” ini untuk memperkuat peran ilmu kelautan untuk mendukung pembangunan ekonomi biru di Indonesia dan dunia.
Dekan FPIK IPB University, Prof. Fredinan Yulianda, menilai konferensi ini krusial untuk mengatasi anomali pengelolaan sumber daya kelautan nasional.
Menurutnya, sebagai negara maritim, Indonesia belum mengoptimalkan potensi laut untuk fondasi ekonomi.
“Kontribusi kelautan terhadap PDB kita masih sangat kecil, di bawah satu persen. Justru yang banyak diambil dari laut adalah sumber daya non-perikanan yang berisiko merusak. Ini ancaman serius,” tegasnya.
Salah satu isu yang dibahas adalah sistem penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota. Fredinan menilai konsep ini baik untuk menjaga daya dukung laut, namun implementasinya masih lemah.
“Kita harus tahu pasti berapa banyak ikan yang kita miliki, di mana lokasinya, dan berapa yang boleh diambil. Di sinilah peran ilmiah dan akademisi untuk memperkuat sistem data tersebut menjadi kunci,” jelasnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyambut baik kolaborasi ini. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDMP) KKP, I Nyoman Radiarta, menyatakan dukungan penuh.
“Semua pembangunan kelautan dan perikanan basisnya harus sains dan riset. Kami hadir untuk mendapatkan masukan dari para akademisi, baik nasional maupun internasional,” ujarnya.
Masukan tersebut akan digunakan untuk memformulasikan strategi pembangunan kelautan ke depan, sejalan dengan lima program prioritas ekonomi biru KKP yang menargetkan ketahanan pangan melalui blue food.
“Potensinya besar, dan kami yakin bisa mencapainya. Tapi perlu waktu dan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Riset dari perguruan tinggi inilah yang kami butuhkan untuk mendukung kebijakan,” tambahnya. (uma)
