RADAR BOGOR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi sorotan utama dalam urusan kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, melakukan peninjauan mendalam ke Dapur Sentra Pangan Bergizi (SPPG) di Gang Selot dan beberapa sekolah penerima, Jumat, 17 Oktober 2025.
Kunjungan ini menegaskan bahwa komitmen Pemkot Bogor melampaui sekadar penyediaan makanan, dengan fokus ketat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta aspek kesehatan dan kebersihan lingkungan dapur.
Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin menyatakan bahwa hasil survei terhadap dapur SPPG cukup memuaskan. Namun, dirinya menekankan perlunya pengawasan kesehatan pegawai secara intensif, terutama mengingat durasi masak yang panjang.
"Tadi kita sudah melakukan survei dapur SPPG dan lumayan bagus, semua pegawainya, termasuk tadi puskesmas, saya tekankan untuk dicek kesehatan para pegawainya karena durasi masaknya itu lumayan lama," ujar Jenal Mutaqin.
Untuk memastikan standar kualitas dan higienitas, Pemkot Bogor berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan.
Saat ini, sudah ada enam dapur SPPG di Kota Bogor yang memiliki Sertifikasi Standar Lingkungan Hidup Sehat (SLHS), Pemkot berencana melatih agar semua dapur memiliki sertifikasi tersebut.
"Selain penerbitan SLHS, kita juga minta semua pegawainya di-rapid test, itu ke depan akan kita lakukan agar memang bebas dan fit konsisten tidak terkontaminasi," tegasnya, memastikan proses mulai dari memasak hingga pencucian wadah (ompreng) sesuai SOP kesehatan.
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi koordinasi program MBG di Bogor, tetapi menyoroti isu krusial yakni tata kelola limbah dan sampah dari dapur SPPG yang beroperasi harian dengan volume besar.
"Kita bisa hitung sendiri ya, satu layanan minimal dua ribu sampai tiga ribu lima ratusan, ini setiap hari menimbulkan timbulan sampah yang tidak kecil," ujar Menteri Hanif.
Kementerian LH telah memberikan dukungan dan petunjuk kepada Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai mekanisme penanganan sampah, yang diharapkan tersampaikan ke seluruh SPPG.
Namun, Menteri Hanif juga memberikan penekanan keras kepada pemerintah daerah. Ketegasan Pemda kunci Kelestarian Lingkungan Menteri Hanif menegaskan bahwa masalah lingkungan tidak boleh ditoleransi.
"Kalau bicara lingkungan, tidak boleh ada toleransi, sedikit toleransi yang kita berikan, maka sebesar itu kerusakan yang kita mungkin timbulkan, jadi ketegasan wali kota dan wakil wali Kota Bogor menjadi kunci utama pengelolaan sampah dan limbah yang berkelanjutan," tandasnya.
Menanggapi hal ini, Jenal Mutaqin langsung bergerak cepat dengan mengumumkan fasilitas pendukung.
"Nanti akan kami sediakan mobil khusus sampah dapur MBG setiap kecamatan satu unit, itu bentuk komitmen kami dalam mendukung program MBG dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan," pungkasnya.***
Editor : Eka Rahmawati