RADAR BOGOR – Komisi III DPRD Kota Bogor menyoroti pemerataan infrastruktur kelistrikan di wilayah perbatasan kota. PLN diminta mengoptimalkan pelayanan agar jaringan listrik dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, dalam Talkshow "Obsesi" (Obrolan Serius Mencari Solusi) bertajuk "Dari Matahari dan Sampah, Jalan Baru Menuju Kemandirian Energi" yang digelar Radar Bogor di Botani Square, Senin, 29 Juni 2026.
Menurut Aswandi, Kota Bogor telah menjadi bagian dari program nasional pengembangan energi. Namun, ia menilai pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan perlu menyiapkan cetak biru atau grand design yang matang agar implementasinya berjalan optimal.
Baca Juga: PLN Pastikan Pasokan Listrik Kota Bogor Aman, Sistem Nasional Sudah Pulih
"Yang menjadi perhatian kami adalah grand design pengembangannya, ini menjadi pekerjaan rumah bersama karena jaringan listrik dan utilitas pendukung belum menjangkau beberapa wilayah perbatasan secara optimal, seperti Kayumanis hingga Mulyaharja," ujarnya.
Ia menegaskan, pemerataan infrastruktur menjadi syarat penting agar seluruh warga dapat menikmati layanan kelistrikan dengan kualitas yang sama.
Selain persoalan jaringan listrik, Aswandi juga menyoroti transparansi data Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Menurutnya, selama ini tren kenaikan penerimaan PPJ belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Ia mengatakan Komisi III DPRD membutuhkan data pelanggan secara lebih rinci sebagai bahan sinkronisasi dan evaluasi penerimaan daerah dari sektor PPJ.
"Kami ingin mengetahui formula perhitungannya secara jelas. Momentum diskusi ini kami harapkan menjadi ruang koordinasi yang lebih terbuka antara DPRD dan PLN agar optimalisasi pendapatan daerah bisa dilakukan bersama," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Manajer PLN UP3 Bogor, Grahaita Gumelar, memastikan PLN terbuka untuk berkoordinasi dengan DPRD maupun Pemerintah Kota Bogor terkait kebutuhan data PPJ.
Menurutnya, sistem perhitungan pajak saat ini telah terintegrasi secara otomatis sehingga memudahkan proses rekonsiliasi data.
"Kalau pemerintah daerah atau DPRD membutuhkan data pembanding, misalnya data sampling pelanggan di wilayah tertentu, kami siap berkoordinasi secara berkala," ujarnya.
Grahaita menegaskan seluruh penerimaan PPJ yang dipungut melalui rekening listrik langsung disetorkan ke kas Pemerintah Kota Bogor tanpa ada pengurangan.
"PLN tidak menahan dana PPJ. Berapa pun pajak yang dipungut dari pemakaian listrik masyarakat Kota Bogor, seluruhnya kami setorkan ke kas daerah untuk mendukung pembangunan," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Grahaita juga menyampaikan bahwa kapasitas pasokan listrik di Kota Bogor saat ini masih dalam kondisi surplus sehingga mampu mendukung kebutuhan masyarakat maupun pengembangan energi baru terbarukan di masa mendatang. (uma)
Editor : Eka Rahmawati