RADAR BOGOR - Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor menyepakati Rancangan Perubahan APBD (R-APBD-P) 2026 dalam posisi berimbang. Proyeksi defisit yang sempat muncul dalam pembahasan awal ditutup melalui penyesuaian pembiayaan dan peningkatan target Pendapatan Daerah sebesar Rp86,7 miliar.
Dengan tambahan tersebut, Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan 2026 naik menjadi Rp3,142 triliun. Angka itu meningkat dari APBD murni 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3,055 triliun.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, pembahasan perubahan anggaran sempat menghadapi proyeksi defisit cukup besar akibat penyesuaian SiLPA 2025 dan dinamika pendapatan transfer.
Pemkot Bogor kemudian memilih menggenjot pendapatan melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah untuk menutup celah anggaran tersebut.
Baca Juga: KPK Tetapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Tersangka Pasca OTT di BPN, Ini Perannya
"Dari sisi pendapatan kita dorong," ujar Dedie usai Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Selasa, 15 September 2026.
Peningkatan Pendapatan Daerah sebesar Rp86,7 miliar itu berasal dari kenaikan akumulatif Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp85,7 miliar dan tambahan hibah Kemendagri sebesar Rp2 miliar atas penghargaan Creative Financial.
Angka tersebut juga telah memperhitungkan penurunan neto pendapatan transfer sebesar Rp1 miliar. Dari komponen PAD, Pajak Daerah menjadi penyumbang terbesar dengan kenaikan Rp80 miliar, dari Rp1,298 triliun dalam APBD murni menjadi Rp1,378 triliun.
Kenaikan PAD juga berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah. Kedua pos tersebut masing-masing naik Rp5,5 miliar.
Sementara itu, target Retribusi Daerah justru turun Rp1,7 miliar dari target awal.
Dedie mengatakan kenaikan target pendapatan tersebut akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan APBD 2027. Capaian tersebut, menurut dia, perlu menjadi baseline dalam menetapkan target pendapatan pada tahun berikutnya.
Ia juga mendorong Pemkot Bogor mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
"Potensi internal harus kita maksimalkan," tegasnya.
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyambut kesepakatan tersebut. Ia menilai optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah untuk menjaga ruang fiskal dalam belanja daerah.
Menurut Adityawarman, DPRD akan mengawal upaya intensifikasi, terutama pada sektor pajak daerah dan retribusi.
"Kami sepakat untuk mengoptimalkan PAD," kata Adityawarman.
Setelah paripurna, pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat kerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.
Menurut Adityawarman, pembahasan akan menyisir sejumlah pos anggaran yang masih memungkinkan untuk dioptimalkan sebelum pengesahan APBD Perubahan 2026 pada akhir September.
Dalam APBD Perubahan 2026, Pemkot Bogor juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kebutuhan prioritas. Di antaranya hibah persiapan kontingen dan PB Porprov Jabar XV 2026 sebesar Rp19 miliar, pengadaan obat RSUD Rp5 miliar, serta pembebasan lahan untuk infrastruktur jalan dan TPA Galuga. (uma)
Editor : Eka Rahmawati