RADAR BOGOR – Pemangkasan anggaran amanah dari Inpres 1/2025 tidak hanya menyasar kementerian.
Tapi, juga badan-badan baru yang dibentuk di era Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Misalnya, yang dialami Badan Pengelola (BP) Haji dengan pemangkasan anggaran mencapai 66,22 persen.
Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, semula mereka mendapat pagu APBN 2025 sebesar Rp 129 miliar.
’’Kemudian, ada pemangkasan anggaran sebesar 66,22 persen atau Rp 86,9 miliar,’’ kata Irfan di Jakarta, Rabu (5/2).
Dengan demikian, anggaran BP Haji tahun ini tercatat tinggal Rp 42,1 miliar.
BP Haji sendiri baru benar-benar menjadi penyelenggara haji mulai musim 2026.
Penyelenggaraan haji 2025 masih berada di bawah komando Kementerian Agama. BP Haji sebatas menjadi mitra penyelenggara.
Irfan mengatakan, dengan adanya pengurangan anggaran tersebut, sejumlah pos harus menyesuaikan.
Pos yang anggarannya dihapus total adalah urusan protokoler. Juga, pos manajemen serta kinerja sumber daya manusia.
’’Efisiensi ini tidak akan mengurangi kualitas layanan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji,’’ ujarnya.
Irfan menambahkan, mereka menunggu peralihan anggaran badan haji di APBN Kemenag sekitar Rp 50 miliar.
Dia berharap peralihan anggaran itu bisa segera dieksekusi sehingga dapat menambah postur anggaran BP Haji.
Di antaranya, Rp 20 miliar lebih untuk deputi bidang koordinasi pelayanan dan dalam negeri.
Kemudian, deputi bidang koordinasi pelayanan luar negeri mendapatkan alokasi Rp 12,19 miliar.
Lalu, deputi bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi membutuhkan dana Rp 7,4 miliar.
Berikutnya, inspektorat Rp 2,1 miliar serta program pusat data dan informasi sebesar Rp 7,4 miliar. (wan/c7/ttg)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim