RADAR BOGOR - Tak ingin kawasan hutan dan perkebunan beralih fungsi, berbagai cara dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Kita ubah daerah-daerah perkebunan, apabila perkebunan itu sudah tidak mampu berkebun kemudian mengubah areal perkebunannya menjadi areal-areal lain yang bukan peruntukan perkebunan dan saya katakan PTPN sudah bertentangan dengan khalifatnya judulnya PT Perkebunan tapi kerjanya nyewain tanah," jelas Dedi Mulyadi di hadapan para kepala daerah se-Jawa Barat.
Lebih lanjut ia mengatakan, PT Perkebunan tapi titik perkebunannya banyak bangunan.
"Jangan jadi PT Perkebunan menurut saya, ganti menjadi PT kontraktor tanah. Ini harus berubah untuk itu caranya bagaimana? caranya adalah seluruh areal PTPN hanya dua peruntukannya perkebunan atau perhutanan, jangan untuk area lain," jelasnya
"Kenapa? kita ini jabatan bisa berhenti kapanpun tetapi kalau pemimpin yang barunya kebijakannya beda mereka akan mengambil keputusan berdasarkan keinginannya," sambung Dedi Mulyadi.
"Kenapa? karena bagi saya membangun harus diawali dengan kedekatan kita dengan alam karena kita ini dilahirkan dididik setiap hari kita berdiri, Indonesia tanah air ku karena Indonesia tanah ku dalam pikiran saya itu saya terjemahkan dengan prinsip papat kalima Pancer, papat kalima tunggal, saya katakan manusia itu harus bersenyawa dengan tanahnya manusia harus bersenyawa dengan airnya, manusia itu harus bersenyawa dengan udaranya manusia harus bersenyawa dengan dengan panasnya maka dia menjadi manusia Indonesia seutuhnya," tuturnya.
Dedi Mulyadi menambahkan, kalau sudah menjadi manusia Indonesia seutuhnya maka dirinya akan gelisah, ketika tanahnya diganggu, ketika airnya diganggu, ketika udaranya diganggu, ketika panas mataharinya diganggu.
Maka, sambung dia, ada kegelisahan dalam dirinya yang pada akhirnya akan bangkit untuk benahi.
"Sampai hari ini, saya meyakini betul orang yang berbisnis merusak tanah merusak air merusak udara dan merusak matahari, walaupun kekayaannya banyak Hidupnya akan gelisah selamanya," pungkas Dedi Mulyadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim