RADAR BOGOR - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus melaju di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen kuat untuk melanjutkan visi pemindahan ibu kota yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, target penyelesaian IKN kini dipercepat menjadi tahun 2028.
“Pak Presiden meminta agar IKN bisa selesai maksimal di 2028. Ini menjadi bukti keseriusan beliau untuk menjadikan Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia,” ujar Basuki.
IKN yang kini berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) mendapat prioritas tinggi dalam agenda pembangunan nasional 2025.
Basuki menegaskan bahwa langkah percepatan ini merupakan bentuk konsistensi lintas pemerintahan terhadap pentingnya pemerataan pembangunan dan masa depan tata kelola negara.
Basuki juga mengungkap bahwa sejumlah investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mulai menunjukkan komitmen nyata.
Dari Malaysia hingga Tiongkok, hingga perusahaan lokal seperti Intiland dan Truba, tercatat nilai investasi yang masuk mencapai Rp132 triliun.
Beberapa proyek bahkan sudah dalam tahap lanjutan dan menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Meski ada wacana pemanfaatan lembaga Danantara sebagai sumber pendanaan alternatif di luar APBN, Basuki menyebut saat ini Danantara masih fokus pada sektor energi dan pangan.
Namun, pemerintah terus membuka ruang kerja sama, termasuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Menanggapi perbedaan pendekatan antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo, Basuki menilai keduanya memiliki visi yang sama, hanya berbeda dalam gaya.
Jokowi dikenal dengan akselerasi pembangunan infrastruktur, sementara Prabowo dinilai lebih hati-hati dan fokus pada kesiapan menyeluruh.
“Kalau semua infrastruktur dasar seperti transportasi, logistik, hingga bandara sudah siap, saya yakin Presiden Prabowo akan menandatangani Perpres pemindahan penuh ibu kota,” kata Basuki.
Dengan percepatan pembangunan, dukungan investasi, dan konsistensi lintas pemerintahan, IKN kini bukan sekadar simbol.
Ia menjadi wujud konkret dari arah baru pembangunan Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan.***
Editor : Eli Kustiyawati