RADAR BOGOR - Legislator Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Asep Wahyuwijaya mendorong penambahan anggaran untuk Kementerian BUMN yang diajukan oleh Menteri BUMN Erik Tohir.
Pengajuan tersebut dilakukan pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di ruang Komisi VI DPR RI, Senayan-Jakarta, pada Selasa (8/7/2025).
"Jika Kementerian BUMN hanya diberikan pagu anggaran sebesar 150 M pada tahun anggaran 2026 tentu sangat tidak mencukupi," tutur Asep Wahyuwijaya.
Ia menilai, anggaran tersebut hanya cukup untuk membayar gaji pegawai dan biaya-biaya operasional yang sifatnya administratif kantor saja.
Padahal, Asep Wahyuwijaya menambahkan, posisi Kementerian BUMN sebagai pemegang saham pengendali di BUMN yang sudah beralih ke Danantara.
"Sekaligus sebagai regulator dan pengawas serta masih mengelola beberapa BUMN yang sifatnya Perum seperti Perum Bulog, Perum Perumnas dan yang lainnya," ungkapnya.
Menurut Asep Wahyuwijaya, peran Kementerian BUMN masih sangat strategis.
"Masa Kementerian BUMN diberikan anggaran yang seolah-olah dikondisikan supaya tidak bekerja dan diam saja" pungkas Ketua DPP Partai NasDem ini.
Ia mengatakan, dalam hal melaksanakan fungsi regulator bagi seluruh BUMN yang ada, sebagaimana rencana BPI Danantara yang akan mengurangi jumlah BUMN yang ada.
"Kementerian BUMN sebaiknya mengeluarkan regulasi yang memastikan agar tidak ada lagi anak, cucu dan cicit BUMN yang menjalankan usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh perusahaan milik rakyat atau swasta," kata pria yang akrab disapa Kang AW ini.
Kementerian BUMN, ia menambahkan, harus mempersiapkan regulasi yang kondusif bagi terus tumbuhnya ekosistem bisnis yang kondusif di antara BUMN, pengusaha rakyat (UMKM) dan pengusaha swasta.
"Jangan sampai keberadaan BUMN yang sekarang sudah berada di bawah BPI Danantara ini malah mematikan pengusaha milik UMKM dan swasta," tegas Asep Wahyuwijaya.
Ia menyampaikan, posisi Kementerian BUMN sebagai regulator sangat penting perannya dalam menjalankan tugas itu.
"Dalam kapasitasnya sebagai pengawas seluruh BUMN yang ada, penambahan anggaran untuk Kementerian BUMN pun harus dipergunakan semaksimal mungkin.
"Untuk memastikan fungsi pengawasan yang dimandatkan oleh undang-undang BUMN kepada Kementerian BUMN," UJAR alumni Unpad Bandung ini.
Asep Wahyuwijaya mengapresiasi yang telah dilakukan oleh Bang Arya Sinulingga yang akan melaporkan dugaan fraud di tubuh Kimia Farma yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga 1,8 Trilyun ke Kejaksaan Agung.
"Kementerian BUMN harus jauh lebih sigap dan ketat dalam melakukan audit internal sebagai bentuk kerja pengawasannya kepada seluruh BUMN yang ada," tekan politisi dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) ini.
Sekecil apapun potensi fraud yang bakal terjadi di tubuh BUMN, Asep Wahyuwijaya menegaskan, Kementerian BUMN harus bisa mendeteksinya.
"Untuk kepentingan itu, maka penambahan anggaran bagi Kementerian BUMN harus diberikan," tandasnya.
Editor : Siti Dewi Yanti