RADAR BOGOR - Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam tata kelola bantuan sosial atau bansos.
Melalui kebijakan PKH dan BPNT tahun 2026, negara menegaskan bahwa bantuan sosial bukanlah penghasilan tetap, melainkan jembatan sementara menuju kemandirian ekonomi.
Pemerintah dikabarkan sempat menyampaikan keprihatinan terhadap banyaknya warga yang menerima bansos lebih dari satu dekade tanpa perubahan kondisi hidup yang signifikan.
Bentuk bantuannya pun beragam, mulai dari modal usaha, kredit tanpa bunga, hingga pendampingan bisnis.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah yang ingin agar program sosial tidak hanya fokus pada perlindungan, tetapi juga pemberdayaan.
Negara ingin hadir tidak hanya untuk memberi, tetapi juga menguatkan kemampuan masyarakat agar mandiri.
Menurut pemerintah, kemiskinan memang bagian dari realitas sosial, namun tidak boleh diwariskan dan dipelihara.
Baca Juga: Rezeki Nomplok Awal Januari untuk KPM, Bansos 2026 Cair Serentak, Ada Saldo Bantuan Rp1,4 Juta Langsung Masuk ke Rekening
Seluruh elemen bangsa diajak bekerja sama agar tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Dengan arah baru PKH dan BPNT 2026 ini, pemerintah berharap bantuan sosial benar-benar menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan sekadar penopang hidup tanpa masa depan.***