RADAR BOGOR - Rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan oleh pemerintah terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) semakin menguat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan, kebijakan tersebut telah dibahas dalam rapat lintas kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Tito, hasil pembahasan tersebut nantinya akan disampaikan secara resmi kepada publik setelah mendapatkan persetujuan dan arahan langsung dari Presiden.
Ia menjelaskan, mayoritas kementerian yang terlibat dalam rapat telah menyepakati opsi WFH selama satu hari dalam seminggu.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya efisiensi kerja sekaligus pengaturan mobilitas masyarakat.
“Yang saya dengar, satu hari dalam seminggu. Tapi hari apa yang dipilih, nanti akan diputuskan setelah dilaporkan ke Presiden,” ujar Tito kepada wartawan, Rabu 25 Maret 2026.
Meski demikian, pemerintah memastikan, kebijakan ini tidak akan mengganggu layanan publik yang bersifat esensial.
Sektor seperti rumah sakit, layanan kebersihan, transportasi darurat, hingga layanan publik penting lainnya akan tetap beroperasi seperti biasa.
Tito juga menegaskan, pengalaman Indonesia dalam menerapkan sistem kerja jarak jauh selama pandemi menjadi modal penting dalam menjalankan kebijakan ini.
Terkait hari pelaksanaan WFH, Tito mengisyaratkan, pembahasan internal sebelumnya sempat mengarah pada satu hari tertentu yang dinilai memiliki tingkat mobilitas tinggi.
Namun, ia enggan menyebutkan secara spesifik.
“Kalau melihat efektivitas, memang ada pertimbangan hari dengan mobilitas tinggi. Tapi keputusan final tetap menunggu arahan Presiden,” tambahnya.
Rencana kebijakan ini pun dinilai, berpotensi memberikan dampak positif, seperti mengurangi kemacetan di kota-kota besar serta meningkatkan efisiensi kerja aparatur sipil negara.
Hingga saat ini, publik masih menantikan keputusan resmi pemerintah terkait hari pelaksanaan WFH tersebut, yang diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim