RADAR BOGOR - Pemerintah terus berupaya dalam memperkuat upaya menjaga stabilitas harga beras di tengah dinamika pasokan dan permintaan yang terjadi di tengah masyarakat.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menghadirkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan oleh Perum Bulog.
Sampai dengan akhir April 2026, realisasi penyaluran beras SPHP tercatat sudah melampaui 380 ribu ton dengan rincian 221 ribu ton disalurkan pada periode Januari–Februari, sedangkan 167,3 ribu ton merupakan penyaluran lanjutan sejak Maret hingga April, sehingga, total beras yang telah disalurkan sejak awal tahun mencapai 388,3 ribu ton.
Capaian tersebut menunjukkan konsistensi Bulog dalam menjaga kesinambungan distribusi beras kepada masyarakat, tanpa gangguan meski adanya transisi program pada awal tahun.
Sepanjang 2026, Bulog mendapat penugasan untuk menyalurkan total 828 ribu ton beras SPHP, penugasan mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 204/TS.03.03/K/2/2026 tanggal 11 Februari 2026 terkait Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), program ini pun menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengendalikan harga beras di pasar.
Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa penyaluran beras SPHP dilakukan berkelanjutan sepanjang tahun.
“Penyaluran beras SPHP ini dilakukan sepanjang tahun sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau,” ujar Rizal dalam keterangannya.
Baca Juga: Harga Beras SPHP Sesuai HET, Pemerintah Batasi Pembelian Maksimal 25 Kilogram
Untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, distribusi beras dilakukan melalui berbagai saluran. Penyaluran tersebut mencakup pedagang eceran di pasar tradisional, BUMN, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet binaan pemerintah daerah, hingga koperasi milik instansi pemerintah.
Proses distribusi juga mendapat dukungan dari TNI dan Polri, termasuk melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Selain itu, penguatan distribusi dilakukan melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang kini telah menjangkau sekitar 80 ribu titik di seluruh Indonesia. Jaringan ini juga diperluas hingga ke ritel modern dan swalayan, guna memastikan akses masyarakat terhadap beras SPHP semakin mudah dan merata.
Dalam penyalurannya, beras SPHP dikemas dalam ukuran 5 kilogram dengan kualitas medium. Harga jual mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp12.500 per kilogram untuk Zona 1 yang meliputi wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi.
Sementara itu, untuk Zona 2 yang mencakup wilayah Sumatra (di luar Lampung dan Sumsel), NTT, serta Kalimantan, harga ditetapkan sebesar Rp13.100 per kilogram. Adapun Zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua, harga HET berada pada angka Rp13.500 per kilogram.
Dengan dukungan ketersediaan stok yang cukup, jaringan distribusi yang semakin luas, serta kolaborasi lintas sektor, BULOG memastikan program SPHP dapat berjalan optimal sepanjang tahun 2026.
Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
Editor : Eka Rahmawati