RADAR BOGOR – Pemerintah tengah menyiapkan transformasi besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial atau bansos.
Ke depan, bansos tidak lagi difokuskan dalam bentuk barang, melainkan akan diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui mekanisme transfer tunai yang lebih terarah dan berbasis teknologi digital.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengembangkan sistem penyaluran bansos yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Menurut Luhut, hasil pengolahan data yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa total bansos yang diterima masyarakat nantinya dapat dikonsolidasikan dalam bentuk direct cash transfer atau bantuan tunai langsung.
"Dari berbagai program bansos yang ada, arahnya akan lebih banyak disalurkan secara langsung kepada penerima manfaat. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, nilainya rata-rata bisa mencapai sekitar Rp5,4 juta per orang dan nantinya akan dipetakan menggunakan teknologi AI," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 9 Juni 2026.
Ia menjelaskan, pemanfaatan AI akan membantu pemerintah mengelompokkan penerima bantuan berdasarkan data yang lebih akurat sehingga distribusi bansos dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
AI Juga Akan Digunakan untuk Penyaluran KUR UMKM
Tidak hanya pada program bantuan sosial, pemerintah juga berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha UMKM.
Menurut Luhut, integrasi teknologi digital melalui konsep Government Technology (GovTech) memungkinkan pemerintah memiliki basis data yang lebih lengkap mengenai profil dan rekam jejak calon penerima bantuan maupun kredit usaha.
"Dengan dukungan GovTech, latar belakang dan data penerima bisa dipantau secara lebih jelas. Hal ini akan membantu penyaluran KUR kepada UMKM yang benar-benar layak dan membutuhkan dukungan pembiayaan," jelasnya.
Langkah tersebut, lanjut Luhut, merupakan bagian dari agenda digitalisasi pemerintahan yang tengah didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola program bantuan dan pembiayaan masyarakat.
Pemerintah Siapkan Digital Single ID
Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan semakin mengedepankan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam berbagai kebijakan publik.
Salah satu program yang sedang dipersiapkan adalah penerapan Digital Single ID atau identitas digital tunggal yang akan mengintegrasikan berbagai data masyarakat dalam satu sistem nasional.
Ia memperkirakan implementasi Digital Single ID dapat mulai diterapkan pada akhir tahun 2026.
Kehadiran sistem tersebut diyakini akan membuat penyaluran bantuan sosial maupun transfer tunai menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.
"Kami berharap pada akhir tahun nanti sistem identitas digital tunggal sudah dapat berjalan. Dengan integrasi data tersebut, seluruh program bantuan sosial maupun transfer tunai akan lebih terukur dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, efisiensi anggaran yang dihasilkan juga diperkirakan cukup besar," tutupnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin