Prabowo Sampaikan Pesan ke Menkeu Suahasil: APBN Harus Sehat, Kredibel, Bisa Stabilkan Ekonomi RI

Eka Rahmawati • Dipublikasikan Senin, 14 September 2026 | 18:32 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Suahasil Nazara menyampaikan keterangan kepada wartawan usai resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto. (Badan Komunikasi Pemerintah/Bakom RI)
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Suahasil Nazara menyampaikan keterangan kepada wartawan usai resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto. (Badan Komunikasi Pemerintah/Bakom RI)

RADAR BOGOR - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Suahasil Nazara menempatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat serta kredibel sebagai salah satu prioritasnya setelah resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Prioritas tersebut, kata Suahasil, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang meminta agar kondisi dan kredibilitas keuangan negara terus dijaga. Menurutnya, APBN memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerintah dalam membiayai sekaligus menjalankan berbagai program prioritas.

Usai pelantikan di Istana Negara, Senin, 14 September 2026, Suahasil menyampaikan bahwa arahan Presiden mencakup upaya mempertahankan kesehatan serta kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga: Bukan Sosok Baru di Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara Resmi Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa

"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya, menjaga kesehatan menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," ujar Suahasil setelah Pelantikan di Istana Negara sebagaimana siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Senin, 14 September 2026. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia berencana meneruskan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang selama ini diterapkan Kementerian Keuangan. APBN akan tetap diarahkan untuk menjalankan dua fungsi utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian domestik.

Suahasil juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai APBN kepada masyarakat. Transparansi tersebut dinilai diperlukan agar publik dapat memahami pengelolaan keuangan negara sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.

Selain menjaga kesehatan APBN, Suahasil memastikan pemerintah tetap berupaya mempertahankan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Data Kementerian Keuangan hingga akhir Juni 2026 menunjukkan defisit APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap PDB.

Suahasil juga memastikan pelaksanaan APBN akan terus diarahkan agar memberikan dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah.

Di sisi lain, efisiensi anggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara. Namun, Suahasil menilai efisiensi tidak seharusnya dimaknai hanya sebagai upaya memangkas belanja.

Menurut dia, efisiensi harus berorientasi pada kualitas penggunaan anggaran sehingga setiap dana yang dialokasikan mampu menghasilkan keluaran sesuai target dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dengan pendekatan tersebut, pengeluaran negara diharapkan tetap memberikan hasil optimal tanpa mengurangi pencapaian program yang telah dirancang pemerintah.

Suahasil menyatakan kesiapannya menjalankan mandat Presiden Prabowo agar APBN mampu memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan berkomitmen menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin.

"Saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan tersebut dan semoga saya bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden," pungkasnya.

Editor : Eka Rahmawati
Suahasil menkeu prabowo