RADAR BOGOR - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam kanal resminya, YouTube Sudaryono, 5 Oktober 2026, mengungkapkan upayanya untuk mengubah budaya kerja di lingkungan BGN, dari yang sebelumnya mengandalkan kepercayaan terhadap individu atau "trust in person" menjadi sistem yang terstruktur dan berjalan secara otomatis atau "trust in system".
Perubahan ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Sudaryono mengakui bahwa sebelum dirinya menjabat, budaya kerja di BGN masih sangat bergantung pada sosok individu tertentu, bukan pada sistem yang mapan.
"Di sini ini, sebelum saya masuk, kulturnya adalah namanya trust in person," ungkapnya.
Baca Juga: 91 Persen Dosen ASN PNS Diatur Lewat PermenPANRB 14/2026, Cek Yuk
Ia menegaskan bahwa kondisi ini berbeda jauh dengan institusi perbankan yang sudah memiliki sistem dan budaya korporat yang matang setelah berdiri puluhan tahun.
"Kalau di tempat Bapak kan masing-masing bank ini kan udah puluhan tahun, sistemnya ada corporate culture, ada sistem, ada macam-macam kan sudah terbentuk ya. Kalau di sini belum, Pak. Belum," jelasnya.
Sudaryono menjelaskan bahwa dalam proses pencairan dana operasional dapur, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu maker dan approver.
Pihak maker diisi oleh yayasan atau mitra pengelola dapur, sementara approver dijabat oleh kepala dapur SPPG yang berstatus sebagai bawahannya langsung.
Baca Juga: Jurusan Kearsipan Laris di CPNS? Ini Peluang Kariernya
"Dapur itu untuk bisa rilis duit, itu kan ada maker, ada approver. Maker-nya adalah yayasan atau mitranya. Approver-nya adalah kepala dapur SPPG yang adalah anak buah saya," paparnya.
Masalah mulai timbul ketika terjadi pergantian kepala dapur SPPG yang dinilai tidak kompeten.
Menurut Sudaryono, proses verifikasi dan administrasi (VA) untuk penggantian personel tersebut memakan waktu cukup lama, sehingga berdampak langsung pada kelancaran operasional dapur.
"Yang menjadi persoalan adalah siapa orang yang nggak kompeten itu saya ingin ganti. Nah, kita ganti orang baru, Pak, itu proses VA-nya itu lama," katanya.
Baca Juga: 15 Kebijakan Pro-Karier ASN: Dekat Keluarga dan Naik Pangkat
Ia menjelaskan bahwa lamanya proses tersebut membuat pemilik dapur merasa khawatir kehilangan potensi pendapatan.
Kondisi ini bahkan sempat memunculkan sikap enggan melapor dari pihak pemilik dapur terhadap kinerja kepala dapur yang bermasalah, karena takut proses penggantian justru akan mengganggu operasional.
"Dia kayak, aduh nanti saya laporkan kalau diganti. Ya kalau cepat diganti urusan VA-nya beres. Begitu nggak beres, dapur saya berhenti beroperasi," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menggambarkan bahwa ketika kepala dapur lama sudah keluar namun penggantinya belum juga masuk, operasional dapur praktis terhenti.
Baca Juga: 800 Ribu Guru ASN Masih Antre Sertifikasi PPG
Bahkan ketika kepala dapur baru mulai bertugas, risiko kesalahan input data maupun kesalahan administratif lainnya masih kerap terjadi karena proses transisi yang tidak mulus.
"Begitu orang lamanya sudah keluar, orang barunya nggak masuk-masuk. Begitu masuk, salah input lah, salah ini lah, salah itu lah," ungkapnya.
Sudaryono menyoroti bahwa situasi ini sangat merugikan pihak pemilik dapur yang notabene telah menanamkan modal untuk membangun dan mengoperasikan dapur SPPG.
Ketergantungan sistem terhadap satu individu membuat operasional dapur menjadi sangat rentan terhenti hanya karena persoalan personel.
Baca Juga: Berapa Gaji Guru PPPK? Cek Fakta Golongan dan Tunjangannya
"Itu membuat orang yang punya dapur, yang dia modal dia, itu kemudian dia tidak mau kehilangan potensi pendapatan karena urusan ganti orang," tegasnya.
Ia bahkan mencontohkan skenario ekstrem yang menggambarkan betapa rentannya sistem saat ini, di mana operasional dapur bisa langsung lumpuh hanya karena kondisi kesehatan satu individu.
"Begitu dia sakit, dia pingsan, udah nggak bisa dia, dapurnya pasti berhenti," katanya.
Menyikapi persoalan tersebut, Sudaryono telah menyampaikan usulan perbaikan kepada jajaran deputi di BGN.
Baca Juga: Perkuat Kemandirian Benih, Tim Ekspedisi Patriot IPB Dorong Pembentukan BPSB Papua Selatan
Ia menilai perlu adanya mekanisme pihak kedua sebagai approval cadangan, sehingga operasional dapur tetap bisa berjalan meski terjadi pergantian personel.
"Salah satu yang saya sampaikan kepada deputi saya adalah, lho, nggak boleh dong. Berarti harus ada pihak kedua sebagai approval. Biasanya ada satu pihak yang mana kalau ada pergantian itu, itu kemudian tetap dapurnya bisa beroperasi," jelasnya.
Sudaryono menyebutkan bahwa pendekatan sistem yang ingin diterapkan di BGN terinspirasi dari sistem operasional perbankan nasional yang sudah mapan, seperti BNI, Mandiri, BTN, BRI, dan BSI.
Menurutnya, institusi-institusi tersebut mampu tetap beroperasi secara normal meski terjadi pergantian pucuk pimpinan sekalipun.
Baca Juga: BGN Perintahkan Sidak Rutin Dapur SPPG, Ancam Pecat Oknum
"Di BNI, Mandiri, BTN, BRI itu kan, ya kan, BSI, kan sistem. Mau dirutnya ganti, dirutnya nggak ada, apa kan, cepat, tetap operasi, jalan terus," ujarnya.
Ia berharap, pola kerja serupa dapat diadopsi dan diterapkan secara menyeluruh di lingkungan BGN, sehingga keberlangsungan program tidak lagi bergantung pada sosok individu tertentu, melainkan pada sistem yang sudah terbangun dengan baik.
"Nah, kita ingin di BGN begitu," pungkasnya.***
Editor : Eli KustiyawatiSumber : YouTube Sudaryono