RADAR BOGOR - Penataan tenaga pendidik menjadi salah satu agenda penting pemerintah menjelang 2027.
Perhatian tidak hanya tertuju pada guru yang telah menjadi PPPK, tetapi juga pada keberlanjutan tugas guru non-ASN yang masih dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan.
Dalam siaran pers pada 8 Oktober 2026, Kemendikdasmen menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN agar mereka tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026.
Baca Juga: Peluang Lulusan D3 Kebidanan di Seleksi ASN, Cek Syaratnya
Kebijakan ini disampaikan dalam konteks menjaga keberlanjutan layanan pendidikan selama proses penataan guru berlangsung.
Pemerintah juga menyebutkan rencana penataan guru PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu serta rekrutmen guru CPNS secara bertahap.
Langkah tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan guru di berbagai wilayah.
Baca Juga: Guru PPPK Penuh Waktu Tak Otomatis Dapat TPG? Cek Faktanya
Bagi guru honorer, informasi ini perlu dibaca secara cermat.
Keberlanjutan penugasan tidak serta-merta berarti semua guru non-ASN langsung memperoleh status PPPK atau PNS.
Status kepegawaian, mekanisme penugasan, dan peluang mengikuti seleksi tetap bergantung pada ketentuan resmi yang berlaku.
Baca Juga: Saldo Bansos Susulan Tahap 3 Masuk KKS, Wilayah Ini Cair Rp750 Ribu
Guru disarankan berkoordinasi dengan dinas pendidikan atau instansi yang menaungi tempat bertugas.
Dokumen pengangkatan, riwayat kerja, data kepegawaian, serta informasi resmi dari pemerintah daerah perlu diperiksa untuk menghindari kesalahan administrasi.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : kemendikdasmen.go.id