RADAR BOGOR - Penghasilan PPPK paruh waktu menjadi salah satu persoalan yang perlu dipahami oleh tenaga pendidik yang menjalani skema kepegawaian tersebut.
Besaran penghasilan tidak sebaiknya ditentukan berdasarkan kabar yang beredar di media sosial, sebab pengaturannya berkaitan dengan ketentuan pemerintah dan dokumen pengangkatan masing-masing pegawai.
Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
Baca Juga: Ngopi di Baranangsiang Bogor, Kawan Baru Tawarkan Suasana Hijau dan Kolam Ikan
Aturan tersebut menjadi rujukan dalam penataan tenaga non-ASN dan pengaturan status PPPK paruh waktu.
Bagi guru, penting untuk memisahkan pembahasan mengenai penghasilan kepegawaian dari Tunjangan Profesi Guru.
Penghasilan sebagai PPPK paruh waktu tidak otomatis sama dengan gaji PPPK penuh waktu, sementara TPG merupakan tunjangan yang memiliki persyaratan tersendiri.
Guru perlu memeriksa dokumen perjanjian kerja, keputusan pengangkatan, dan ketentuan yang ditetapkan instansi pemerintah tempat bertugas.
Jika terdapat perubahan status atau penyesuaian penghasilan, informasi mengenai pelaksanaannya harus dikonfirmasi kepada instansi yang berwenang.
Dalam konteks rencana penataan guru pada 2027, pemerintah telah mengumumkan rencana peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Baca Juga: 220 Hektare Sudah Ditanami Pohon, Bupati Rudy Susmanto Bidik 1.000 Hektare di Kabupaten Bogor
Namun, rincian pelaksanaan dan dampaknya terhadap penghasilan tetap perlu mengikuti ketentuan resmi yang diterbitkan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
