RADAR BOGOR - Skema pemberian bantuan dan tunjangan bagi tenaga pendidik guru di Indonesia terus mengalami pembaruan teknis.
Dikutip dari YouTube Zona Guru, bagi guru ASN maupun Non-ASN yang bertugas di wilayah khusus atau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), penerimaan Tunjangan Khusus Guru (TKG) memiliki keterkaitan erat dengan validasi data kependudukan dan statistik desa.
Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan kebijakan strategis terkait penataan tenaga honorer, penghentian rekrutmen guru non-permanen, hingga penyederhanaan sistem pendataan administrasi guru secara nasional.
Baca Juga: Ini Daftar Lengkap Pemenang Kompetisi Bakat BIA Kota Bogor 2026, Ada Fotografi hingga Cosplay
Pemerintah menyalurkan TKG (sebesar satu kali gaji pokok) berdasarkan penetapan wilayah khusus melalui pangkalan data Potensi Desa (Podes) dari BPS dan Keputusan Menteri.
Jika suatu daerah melaporkan peningkatan pembangunan (seperti pembangunan infrastruktur jalan atau fasilitas umum) sehingga status Podes berubah dari desa tertinggal menjadi desa berkembang/maju, secara otomatis wilayah tersebut keluar dari daftar alokasi TKG.
Penyaluran TKG yang tidak sesuai dengan basis data Podes atau Keputusan Menteri yang berlak tidak dapat direalisasikan, untuk menghindari temuan administratif dan hukum oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Evaluasi dan sinkronisasi data Podes/BPS dengan kementerian, dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memastikan guru yang berada di wilayah sulit tetap menerima haknya.
Untuk mengurangi beban administratif guru yang selama ini harus menginput data pada berbagai aplikasi berbeda, pemerintah telah mengintegrasikan pangkalan data pendidik.
Baca Juga: Peserta BIA 2026 Capai 179 Inovasi, Pemkot Bogor Siapkan Kategori Baru Tahun Depan
Guru cukup memperbarui data melalui Ruang GTK, dan data tersebut akan secara otomatis mengalir (streamline) ke pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kebijakan "Satu Data ASN" ini menuntaskan pengelolaan 50% dari total populasi ASN di Indonesia yang berprofesi sebagai guru.
Bagi guru yang mengalami kendala penetapan wilayah TKG, dianjurkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat guna memastikan validasi status desa pada pemutakhiran data Podes/BPS tahap berikutnya.***
Editor : Mutia Tresna Syabania