Status Guru PPPK Dialihkan ke Pusat, Ini Alur Pengangkatan PNS dan PPPK Penuh Waktu
RADAR BOGOR - Langkah besar dalam penataan dan tata kelola guru di Indonesia resmi disepakati.
Berdasarkan rapat koordinasi antara pemerintah (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, KemenPAN-RB, Kemenkeu, Kemendagri) bersama DPR RI (Komisi II dan Komisi X), status Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan ditarik dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat.
Dikutip dari YouTube Al Kholif, kebijakan reposisi ini diambil untuk mengurai beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus mengatasi ketimpangan distribusi serta krisis kuota guru di berbagai daerah.
Baca Juga: Daftar Bansos Cair September 2026, dari Beras 30 Kg hingga Susulan PKH BPNT Tahap 3
Per Mei 2026, data Kemdikdasmen mencatat Indonesia masih mengalami kekurangan 561.000 guru ASN, yang mengakibatkan setidaknya 344.711 ruang kelas berjalan tanpa guru pengajar tetap.
Di sisi lain, tata kelola di tingkat daerah memicu ketimpangan ekstrem.
Implementasi PPPK Paruh Waktu di sejumlah daerah menghasilkan honor yang sangat minim, bahkan ditemukan hingga Rp39.000-Rp50.000 per bulan akibat keterbatasan APBD.
Penarikan tata kelola ke pemerintah pusat diharapkan menjadi jawaban atas jaminan kesejahteraan guru secara berkeadilan.
Dalam dialog resmi, organisasi profesi guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (PPG) bersama Dirjen GTK menyampaikan poin penting terkait arah kebijakan pengangkatan guru:
• PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu (Tanpa Tes)
Sekitar 200.000 guru berstatus PPPK Paruh Waktu dipastikan langsung dialihkan menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa tes ulang, mengingat mereka telah melewati kelulusan seleksi sebelumnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
