Aturan Baru Bansos PKH BPNT Tahap 4, Cek 5 Syarat Mutlak Wajib Dimiliki KPM
RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mendeteksi sekitar 1,49 juta data penerima bansos (KPM) beserta keluarganya yang terindikasi terlibat transaksi game online terlarang.
Dilansir dari YouTube Gania Vlog, dampaknya, status kepesertaan KPM bansos yang terindikasi langsung dinonaktifkan atau ditangguhkan sejak pencairan Tahap 3 lalu.
Memasuki periode pencairan Tahap 4 (alokasi Oktober, November, dan Desember 2026), Kemensos memperketat aturan verifikasi agar bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: Usai Beras 30 Kg Diperpanjang, Bagaimana Nasib BLT Kesra dan PKH Validasi by System?
Penangguhan bansos dapat terjadi jika ada anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang bertransaksi game online terlarang, atau NIK/KTP penerima dipinjamkan dan disalahgunakan pihak lain.
Dana dari KPM bansos yang terbukti menyalahgunakan aturan akan dialihkan kepada warga yang lebih berhak.
Bagi KPM yang merasa tidak pernah melakukan transaksi game online terlarang, tapi statusnya berubah menjadi exclude atau gagal cair, pemerintah menyediakan jalur klarifikasi:
• Jalur Sanggah: Ajukan klarifikasi melalui operator aplikasi SIKS-NG di kelurahan/desa setempat atau melalui Pendamping Sosial PKH wilayah masing-masing.
•℅Cek Mandiri: Pantau status kepesertaan secara berkala dengan memasukkan NIK KTP melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
Untuk memastikan saldo dana bansos PKH dan BPNT Tahap 4 dapat masuk ke rekening KKS di akhir tahun 2026, KPM wajib memenuhi 5 kriteria berikut:
1. Validitas Data NIK Data kependudukan padan dan valid antara Dukcapil dengan DTKS/DTSEN.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
