RADAR BOGOR - Desil menjadi penentu apakah seseorang berhak menerima bansos atau tidak. Karena itu, banyak masyarakat berupaya mengubahnya.
Sayangnya, ada oknum yang memanfaatkan kondisi ini dengan menawarkan jasa pemutakhiran data berbayar.
Pendamping PKH Achmad Haris Efendy mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak.
"Jangan sampai ini terjadi kepada Anda, karena sudah ada kasusnya," kata Achmad Haris Efendy, dikutip dari YouTube Ach Haris Efendy.
Apa Itu Desil dan Siapa yang Menentukan?
Desil adalah peringkat kesejahteraan yang ditetapkan BPS. Penentuannya memakai banyak sumber data, antara lain data pertanahan, kepemilikan kendaraan dari Samsat, PLN, Kemensos, dan Dukcapil.
Data itu dianalisis sistem untuk menentukan peringkat. "Sumber datanya tidak hanya satu, tapi banyak," jelas Achmad Haris Efendy.
Peringkat ini berpengaruh pada bansos PKH, BPNT, PBI, dan PIP. Karena itu ada penerima yang dulu cair, kini tidak lagi karena desilnya naik.
Pemutakhiran Desil Tidak Dipungut Biaya
Achmad Haris Efendy menegaskan, tidak ada biaya dalam pemutakhiran desil, baik dari pemerintah pusat, BPS, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, maupun kota. "Tidak ada iuran ataupun pungutan terkait pemutakhiran desil ini, alias gratis," ujarnya.
"Jika ada yang meminta iuran, berarti itu bukan pemerintah. Itu oknum," tegasnya. Menurutnya, calo biasanya menawarkan bantuan dengan imbalan uang, padahal hasilnya belum pasti. "Harapannya desilnya turun, tapi uangnya sudah hilang."
Tiga Cara Memutakhirkan Desil
Masyarakat dapat memilih salah satu dari tiga cara berikut:
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
