RADAR BOGOR - Masyarakat penerima manfaat diharapkan segera memastikan validitas data kependudukan mereka di tingkat desa atau kelurahan mulai hari ini guna pendataan penerima bansos.
Langkah ini penting seiring dengan pernyataan Kementerian Sosial mengenai rencana penebalan atau penambahan nilai bantuan sosial sebagai bantalan ekonomi bagi warga untuk menghadapi dampak kenaikan harga barang akibat krisis global yang dipicu ketegangan di Timur Tengah.
Pemerintah Indonesia kini tengah menyiapkan langkah mitigasi untuk melindungi daya beli masyarakat dari dampak konflik di Timur Tengah. Salah satu opsi utama yang sedang dipersiapkan adalah melakukan penebalan bantuan sosial.
Mengutip dari kanal YouTube Arfan Saputra Channel, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa instrumen bansos akan menjadi senjata utama pemerintah jika krisis global mulai memukul ekonomi domestik.
Belajar dari Skema Penebalan Tahun Lalu
Rencana penebalan tahun 2026 ini diprediksi akan mengikuti kesuksesan skema tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pemerintah pernah menyalurkan tambahan dana sebesar Rp400.000 selama dua bulan (Juni-Juli) serta tambahan Rp300.000 selama tiga bulan di akhir tahun.
Tidak hanya nilai uang yang bertambah, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga berpotensi melonjak drastis. Jika sebelumnya sasaran bantuan berada di angka 18 juta KPM, pada momen penebalan kuota bisa diperluas hingga mencapai 35 juta KPM di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Bertolak ke Jakarta, Wali Kota Bogor Dedie Rachim Rumuskan Infrastruktur Strategis dengan Wamen PU
Kemensos Rapikan Data Bareng BPS dan Pemda
Agar instruksi Presiden dapat segera dilaksanakan begitu tombol cair ditekan, Kementerian Sosial saat ini sedang gencar melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah merapikan data terpadu agar bantuan tidak salah sasaran.
Hal ini dilakukan agar saat Presiden memberikan instruksi, bantuan bisa langsung disalurkan secara tepat sasaran. Proses verifikasi dan validasi (verivali) di tingkat daerah menjadi kunci agar KPM baru dapat segera masuk ke dalam sistem penerima bantuan penebalan ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya akurasi data dalam memastikan efektivitas program bantuan sosial di Indonesia. Ia mengajak seluruh pihak untuk memantau proses perbaikan data tersebut.
“Mari kita kawal bersama penyempurnaan DTSEN dan penyaluran bansos, sebab dengan data yang akurat tentu program dan bantuan pemerintah akan tepat sasaran,” ujar Mensos Saifullah Yusuf, dilansir dari instagram @kemensosri.
Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan Penebalan?
Penebalan bansos ini direncanakan akan menyasar dua kelompok utama:
- KPM PKH dan BPNT Eksisting: Mendapatkan tambahan nominal uang tunai di luar bantuan reguler.
- KPM Baru (Hasil Validasi): Warga yang sebelumnya tidak terdaftar namun terdampak secara ekonomi akan dimasukkan ke dalam daftar penerima tambahan melalui perluasan kuota nasional.
Segera hubungi operator desa atau cek secara berkala di cekbansos.kemensos.go.id agar Anda tidak melewatkan tambahan bantuan penebalan di periode mendatang.***
Editor : Asep Suhendar