RADAR BOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional dengan fokus pada peningkatan keuntungan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rudy saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gabungan empat BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang digelar di Hotel Horison Sayaga, Cibinong, Rabu, 25 Februari 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, jajaran komisaris dan direksi BUMD, para pemegang saham, perwakilan Bank BJB Jawa Barat, serta unsur Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dalam kesempatan itu, Rudy menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, evaluasi menyeluruh, serta penyelarasan visi antara pemerintah daerah dengan jajaran manajemen BUMD.
Ia menilai BUMD harus berperan sebagai motor penggerak pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap organisasi pemerintahan.
“Keuntungan pemerintah tidak hanya diukur dari dividen, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, BUMD harus menghasilkan laba sekaligus memberi dampak,” ujar Rudy dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor juga memastikan pengelolaan BUMD akan bebas dari kepentingan politik. Evaluasi terhadap posisi komisaris maupun direksi, kata dia, dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja masing-masing.
Pejabat yang masa tugasnya berakhir tetap memiliki peluang untuk diperpanjang apabila menunjukkan performa yang baik. Sementara posisi yang kosong akan diisi melalui proses seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi (Pansel).
“Dalam dunia usaha dibutuhkan kepercayaan dan kebersamaan. Fokus kita bukan mencari kesalahan, melainkan melakukan perbaikan bersama,” katanya.
Rudy menargetkan mulai tahun 2026 seluruh BUMD mampu mencatat peningkatan keuntungan secara signifikan. Ia menyebut tahun 2025 menjadi fondasi positif karena seluruh BUMD berhasil terhindar dari kerugian.
Sejumlah strategi pun disiapkan, di antaranya penguatan sektor pariwisata dan layanan haji melalui pengembangan hotel, serta optimalisasi kegiatan pelatihan perangkat daerah sebagai pasar internal. Selain itu, sektor perbankan daerah didorong lebih aktif memanfaatkan peluang pembiayaan, termasuk penyediaan kredit perumahan terjangkau bagi ASN dan PPPK.
Untuk memperkuat tata kelola perusahaan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga berencana menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan audit secara menyeluruh. Menurut Rudy, langkah tersebut bertujuan meningkatkan transparansi sekaligus memperbaiki sistem manajemen.
Rudy berharap seluruh jajaran BUMD memiliki visi yang sama dalam mengembangkan perusahaan daerah. Ia mengajak semua pihak meninggalkan perbedaan dan berfokus pada penguatan kinerja bisnis.
Jika ada yang perlu diperbaiki, kata Rudy maka diperbaiki bersama dan tidak harus mengganti semuanya selama masih bisa dibenahi dan yang terpenting maju bersama.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis BUMD dapat berkembang lebih sehat, kompetitif, serta memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Eka Rahmawati