Dari Sekolah Baru hingga Revitalisasi Terminal, Ini Daftar Program Prioritas Pemkot Bogor di 2026
RADAR BOGOR – Pemkot Bogor menetapkan sejumlah program prioritas dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Program-program Pemkot Bogor tersebut difokuskan pada peningkatan layanan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor kesehatan.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2026 menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
Meski menghadapi tantangan berupa pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp253,4 miliar, Pemkot Bogor tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan dengan melakukan efisiensi di berbagai sektor.
“Efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Anggaran kami arahkan untuk kegiatan yang benar-benar prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Dedie saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa 4 November 2025.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2026, Pemkot Bogor menetapkan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,9 triliun, belanja daerah Rp3 triliun, pembiayaan neto Rp102 miliar, dan silpa Rp0.
Dedie menjelaskan, beberapa program prioritas yang menjadi fokus Pemkot Bogor tahun depan antara lain:
Bidang pendidikan:
- Pembangunan ruang kelas dan sekolah baru
- Rehabilitasi sarana pendidikan
- Bantuan beasiswa bagi keluarga kurang mampu
- Penyediaan akses Wi-Fi gratis di ruang publik dan sekolah
Bidang infrastruktur:
- Pembangunan lanjutan jalan R3 dan R2
- Revitalisasi Terminal Baranangsiang tahap II
- Pengembangan layanan transportasi massal BISKITA Trans Pakuan
- Program bedah rumah bagi warga berpenghasilan rendah
Bidang kesehatan:
- Alokasi belanja kesehatan sebesar 26,4 persen dari total APBD
- Penguatan layanan puskesmas dan rumah sakit daerah
- Program pencegahan penyakit menular dan peningkatan kualitas lingkungan sehat
Dedie menambahkan, efisiensi dilakukan pada pengadaan alat tulis kantor, konsumsi rapat, dan kegiatan seremonial.
Pemerintah juga mendorong penggunaan surat elektronik dan sistem kerja fleksibel seperti WFA (work from anywhere) untuk menekan biaya operasional.
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengatakan, pembahasan KUA-PPAS menjadi langkah penting menuju penetapan APBD 2026. Ia berharap program prioritas tersebut bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Harapannya, kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap bisa terlaksana, sambil menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan,” ujarnya.
Dengan fokus pada pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, Pemkot Bogor menargetkan pelaksanaan APBD 2026 dapat mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup warga kota. (uma)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
