Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, PUSKAPI Desak Audit Total Sistem LIMS Polri

RADAR BOGOR – Dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan di Indonesia memunculkan desakan agar sistem pengawasannya dievaluasi secara menyeluruh.

Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Keumatan Indonesia (PUSKAPI) meminta pemerintah melakukan audit total terhadap Lawful Interception Management System (LIMS), menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal yang telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Direktur PUSKAPI, Ahmad Ramdoni Hosein, menilai perkara penyadapan tersebut tidak boleh hanya berakhir pada penindakan terhadap individu yang diduga terlibat. 

Menurutnya, kasus ini perlu dijadikan momentum untuk membenahi sistem pengawasan penyadapan agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan dilakukan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik maupun lampiran Laporan Polisi.

Selain itu, terdapat dugaan nomor telepon dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melewati tahapan verifikasi.

Baca Juga: AFC Ambil Keputusan Besar! Piala Asia 2027 Mundur, Ini Jadwal Terbarunya

"Jika keterangan ini benar, maka masalahnya bukan hanya pada oknum. Masalahnya ada pada sistem," ujar Ahmad dalam pernyataan sikap PUSKAPI, Jumat 6 November 2026.

Ahmad berpandangan, mekanisme pengawasan LIMS selama ini masih didominasi lingkungan internal kepolisian.

Karena itu, diperlukan evaluasi untuk menghadirkan sistem kontrol independen yang melibatkan pihak di luar institusi.

Ia juga menyoroti regulasi penyadapan yang selama ini mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.