RADAR BOGOR - Pemerintah terus melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi salah satu rujukan bersama dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk program perlindungan sosial.
Perkembangan terbaru disampaikan BPS pada Agustus 2026.
BPS menyebut DTSEN kini menjadi rujukan bersama pemerintah untuk mendukung perencanaan, penetapan sasaran, serta evaluasi berbagai program.
Baca Juga: Desil Bansos 2026 Jadi Perhatian, Posisi Keluarga Bisa Berubah, Ini Penjelasannya
DTSEN tidak hanya berisi data mengenai identitas penduduk.
Data tersebut dibangun melalui integrasi berbagai sumber dan terus diperbarui agar semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurut BPS, DTSEN pada awalnya dibangun dengan mengintegrasikan DTKS, P3KE, dan Regsosek.
Baca Juga: 19 Mahasiswa Pascasarjana UIKA Bogor Raih Prestasi di Kolokium Internasional Malaysia
Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif serta disinkronkan dengan data kependudukan yang dikelola Dukcapil.
Pembaruan data ini menjadi sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial.
Pasalnya, kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu.
Baca Juga: Sang Ibu Meninggal Dunia, Deddy Corbuzier Beri Kecupan Terakhir
Ada keluarga yang sebelumnya berada dalam kondisi sulit kemudian mengalami peningkatan ekonomi.
Sebaliknya, ada pula keluarga yang sebelumnya relatif mampu tetapi kemudian mengalami penurunan kondisi ekonomi.
Karena itulah DTSEN dibuat sebagai data yang dinamis.
Baca Juga: Pahami 3 Kondisi SKTP Penentu Cairnya TPG Juli dan Agustus 2026
BPS menjelaskan bahwa per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
Data tersebut masih terus dimutakhirkan agar semakin menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.
Salah satu bagian penting dari DTSEN adalah sistem desil.
Baca Juga: Potensi Dapat Banyak Bantuan, 5 Bansos Ini Wajib Dicek KPM
Keluarga dikelompokkan menjadi 10 kelompok berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan.
Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sementara desil 10 merupakan kelompok paling tinggi.
Namun masyarakat perlu memahami bahwa desil bukan daftar penerima bansos.
Baca Juga: Kebakaran Lahan Milik Desa di Citeureup Bogor, Diduga Dipicu Puntung Rokok
Desil berfungsi sebagai salah satu alat untuk membantu pemerintah menentukan sasaran atau prioritas program sesuai dengan ketentuan masing-masing program.
Oleh sebab itu, munculnya status desil tertentu tidak dapat langsung diartikan bahwa seseorang pasti memperoleh atau pasti kehilangan seluruh bantuan pemerintah.
Pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemutakhiran.
Baca Juga: SKTP Sudah Terbit Tapi TPG Agustus 2026 Belum Cair? Ini Penjelasan Lengkapnya
Jika seseorang menemukan data dirinya atau keluarganya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pembaruan dapat diajukan melalui kanal yang tersedia.
BPS menyebut beberapa mekanisme yang dapat digunakan, antara lain Cek Bansos Kemensos, aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta kanal Cek DTSEN.
Meski demikian, pengajuan perubahan data tidak berarti posisi desil akan langsung berubah.
Baca Juga: Rahasia KPM PKH Panen 5 Bansos Sekaligus Bulan Ini, Totalnya Tembus Rp5 Juta
Data yang disampaikan akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali berdasarkan data serta metode yang berlaku.
Artinya, masyarakat sebaiknya tidak mudah percaya dengan informasi yang mengatakan bahwa cukup mengajukan perubahan data maka desil pasti turun atau bansos pasti cair.
Yang paling penting adalah memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi keluarga tercatat secara benar.
Baca Juga: B2 Unleashed di Bogor, Ketika Combat Sport Jadi Pilihan Baru
Dengan pemutakhiran yang terus berjalan, pemerintah berharap penyaluran berbagai program sosial dapat semakin tepat sasaran dan masyarakat yang memang membutuhkan dapat memperoleh bantuan sesuai kriteria program.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : kemensos.go.id, bps.go.id