RADAR BOGOR - Perubahan status ekonomi berdasarkan data desil BPS menjadi perhatian karena dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos) maupun bantuan pendidikan yang dalam artikel ini adalah terkait KIP Kuliah. Keluarga yang sebelumnya masuk kelompok penerima bantuan dapat mengalami perubahan status ketika tercatat berada di desil 5 atau 6.
Dilansir dari kanal Youtube TVR Parlemen pada Jumat, 11 September 2026, bahwa kelompok desil 1 sampai 4 menjadi sasaran utama berbagai program bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Namun, klasifikasi tersebut dinilai belum selalu menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara menyeluruh.
Baca Juga: Hadapi Persik Kediri di Super League, Garudayaksa Gagal Menang di Stadion Pakansari Bogor
Data Desil Perlu Ditinjau Kembali
Masuk ke desil 5 atau 6 tidak selalu berarti sebuah keluarga sudah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Beban pengeluaran setiap keluarga berbeda, terutama jika terdapat banyak anggota keluarga yang masih membutuhkan biaya pendidikan.
Karena itu, muncul dorongan agar kondisi ekonomi masyarakat dapat ditinjau kembali berdasarkan keadaan sebenarnya. Penentuan bantuan dinilai tidak seharusnya hanya bergantung pada angka desil tanpa melihat kebutuhan keluarga.
Dampaknya terhadap PIP dan KIP Kuliah
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan keberlanjutan bantuan pendidikan. Anak yang sejak SD, SMP, hingga SMA menerima PIP dinilai semestinya tetap dapat dipertimbangkan ketika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Baca Juga: Mobil Listrik Terbakar Tak Bisa Sembarangan Dipadamkan, Ini APAR yang Disarankan
Kondisi menjadi lebih kompleks apabila keluarga tersebut masuk desil 5 atau 6, tetapi masih harus membiayai dua atau bahkan tiga anak yang kuliah secara bersamaan.
Pengeluaran pendidikan yang besar dapat membuat kemampuan ekonomi keluarga tetap terbatas meskipun secara data mereka tidak lagi berada di kelompok prioritas.
Perlu Ada Exit Strategy
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong peninjauan terhadap status ekonomi masyarakat dan perlunya exit strategy dalam kebijakan bantuan.
Baca Juga: MotoGP Mandalika 2026 Tinggal Sebulan, Persiapan Sirkuit di NTB Ternyata Tak Menunggu Balapan
“perlunya disiapkan sebuah exit strategy agar penentuan bantuan tidak semata-mata dipatok berdasarkan data desil,” jelas Abdul Fikri Faqih melalui kanal Youtube TVR Parlemen.
Strategi tersebut diperlukan agar perubahan desil tidak otomatis menjadi satu-satunya dasar untuk menghentikan akses bantuan, khususnya bantuan pendidikan. Penilaian tetap perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan keluarga secara lebih menyeluruh.
Polemik ini menunjukkan pentingnya pembaruan data sosial ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Bagi keluarga yang mengalami perubahan dari desil 1-4 ke desil 5 atau 6, perubahan tersebut perlu diperhatikan karena dapat berpengaruh terhadap sejumlah program bantuan, termasuk bantuan pendidikan.***
Editor : Ira Yulia ErfinaSumber : YouTube TVR PARLEMEN