RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendiskusikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami defisit sekitar Rp5,7 triliun.
Kepada sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanyakan faktor penyebab defisit Rp5,7 triliun tersebut dari rencana APBD sekitar Rp30,5 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Asep Supriatna menjelaskan, uang masuk bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp19,5 triliun.
Kepada Dedi Mulyadi, Asep mengatakan PAD sulit tercapai.
"Berapa selisih kemungkinan tidak tercapai?" tanya Gubernur Jawa Barat.
Baca Juga: Laga Persija vs Persib, Diprediksi Arus Kendaraan di Bogor Padat, Ini Jalur yang Diantisipasi
"Rp1,6 triliun itu yang PAD," jawab Asep.
Lebih lanjut, Kepala BPD Jabar mengungkapkan, sumber PAD berasal dari pajak kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat.
Asep menerangkan, dana Rp1,6 triliun yang kemungkinan tidak tercapai paling besar berasal dari tidak tercapainya pajak rokok.
"Jadi pajak rokok mengalami penurunan. Berapa pajak rokok?" tanya Dedi Mulyadi.
"Penurunannya sekitar Rp613 miliar," jawab Asep.
Selanjutnya, defisit berasal dari pajak kendaraan yang menurun kurang lebih Rp400 dari Rp1 triliun.
"Pajak kendaraan mengalami penurunan karena saat ini pembelian kendaraan mobil listrik sangat tinggi menggantikan mobil yang berbahan bakar minyak," jelas Gubernur Jawa Barat.
Saat ini, pembelian mobil listrik tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor.
"Jadi, mobil listrik itu tidak ada pajak yang dibayarkan ketika mobil baru hanya PNBP, masuknya ke pusat.
"Terus apalagi tadi pajak rokok, tadi sekitar 600 udah Rp1 triliun," tutur Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Kenapa Harga Baterai Mobil Listrik Susah Diketahui Pasti? Ini Alasannya
Selanjutnya, potensi dana yang belum dibayarkan oleh pusat sekitar Rp3,2 trilun dari dana bagi hasil dan kurang salur tahun 2025.
"Jadi 3,2 triliun ya kan? itu potensi uang yang belum dibayarkan sama kita di pusat," tutur Gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menyebutkan, total APBD yang tidak tercapai mencapai Rp4,8 triliun yang berasal dari dana pusat dan PAD.
"Berarti totalnya 3,2 + 1,6 jadi Rp4,8 triliun. Jadi, itu yang dianggap tidak akan tercapai. Akhirnya menjadi kurang uang untuk APBD 2026, Rp4,6 triliun." tambahnya.
Gubernur Jawa Barat menambahkan, APBD tahun 2025 ada tunda bayar atau proyek yang dibayarkan di tahun 2026 sebesar Rp629 miliar.
"Dibuletin 700, jadi pas kan Rp5,7 triliun," ujarnya.
Editor : Siti Dewi Yanti
Sumber : YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL