Integrasi Bansos Digital 2027, Apa Saja Syarat PKH BPNT Validasi by System?
RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama pemerintah pusat terus mematangkan langkah integrasi bantuan sosial (bansos) digital, yang ditargetkan mulai diuji coba pada Oktober mendatang dan diberlakukan penuh pada 2027.
Dikutip dari YouTube Erabaru Bansos, untuk memastikan penyaluran bansos PKH, BPNT, hingga bantuan tambahan berjalan lancar tanpa hambatan, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) imbau untuk mencermati beberapa penyesuaian aturan terbaru.
Pemerintah menetapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong efisiensi dan kemandirian ekonomi penerima manfaat:
Baca Juga: PNS dan PPPK 2026: Lima Komponen yang Harus Dihitung Sebelum Membandingkan Kesejahteraan
1. Aktivasi Mobile Banking (M-Banking)
KPM pemilik KKS Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BSI) diimbau mengaktifkan aplikasi mobile banking (seperti Wondr by BNI, BRImo, Livin' by Mandiri, atau BSI Mobile).
Langkah ini disiapkan untuk mendukung sistem rekening tunggal Bansos Digital sekaligus menghemat ongkos KPM agar tidak perlu bolak-balik mengecek saldo di ATM.
2. Aturan Kepesertaan Maksimal 5 Tahun
Sesuai arahan Kemensos, KPM usia produktif tidak diperbolehkan menjadi penerima bansos secara terus-menerus lebih dari 5 tahun.
Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi keluarga prasejahtera lain yang belum pernah menerima bantuan.
3. Dukungan Modal Usaha PPSE (Rp5 Juta)
Bagi KPM yang tergraduasi atau keluar secara mandiri, pemerintah menyediakan akses Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) berupa modal usaha hingga Rp5.000.000 agar KPM dapat membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.
Banyak KPM BPNT murni atau PKH murni yang mendadak menerima tambahan bantuan di pertengahan bulan.
Hal ini disebabkan oleh sistem validasi otomatis (validasi by system):
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
