Salah satuna melalui perparkiran. Nah, dengan kemajuan teknologi, perpakiran dengan sistem digital yang dapat menekan ‘kebocoran’. Seperti apa?
Pemkot Bogor menegaskan keseriusan dalam melakukan digitalisasi perparkiran. Hal ini tak lainn untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkahnya melalui integrasi data transaksi parkir secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum.
“Integrasi data transaksi secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum, penting untuk memudahkan rekonsiliasi penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah dari perpakiran,” kata Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim saat memberikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor.
Dedie mengatakan, pengelolaan parkir perlu didukung sistem informasi yang terintegrasi. Dengan begitu, pemerintah dapat memantau transaksi dan mempermudah pencocokan data penerimaan daerah.
Menurutnya, digitalisasi pembayaran juga perlu diperkuat melalui penggunaan QRIS, kartu elektronik, maupun sensor otomatis. Penerapan teknologi tersebut harus didukung tata kelola yang jelas agar pengelolaan parkir berjalan tertib dan akuntabel.
Selain sistem pembayaran, Pemkot Bogor menilai regulasi perparkiran perlu mengatur manajemen lalu lintas, pelayanan publik, standar teknis, perizinan, pembinaan, hingga penertiban.
Pengaturannya juga perlu diselaraskan dengan ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa parkir dan retribusi parkir dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya.
Pemkot Bogor juga menyoroti profesionalisme juru parkir. Menurut Dedie, mekanisme rekrutmen dan penggajian petugas perlu diatur agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional.
Di sisi lain, penataan lokasi parkir juga menjadi perhatian. Pemkot Bogor mempertimbangkan penetapan kawasan pengendalian parkir di titik kemacetan atau lokasi dengan bangkitan lalu lintas tinggi. Penyediaan fasilitas park and ride yang terintegrasi dengan transportasi massal juga masuk dalam poin pembahasan.
Melalui penguatan regulasi dan penerapan teknologi, Pemkot Bogor mendorong pengelolaan parkir yang lebih tertib dan transparan. Integrasi data transaksi diharapkan dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
