RADAR BOGOR - Modus penipuan yang menyasar penerima bantuan sosial (bansos) kini mengalami pergeseran.
Jika sebelumnya pelaku penipuan lebih sering meminta uang secara langsung, kini yang menjadi incaran utama justru data identitas pribadi.
Hal ini diungkapkan oleh Achmad Haris Efendy, seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam YouTube Ach Haris Efendy, berdasarkan hasil temuan di lapangan.
Baca Juga: KPM Wajib Pahami Pentingnya Menjaga Identitas Kependudukan Agar Bansos Lancar Cair
Identitas Kependudukan Kini Jadi Incaran Utama
Menurut Achmad Haris Efendy, di era digital saat ini, data pribadi seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) memiliki nilai yang sangat tinggi karena bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari membuka rekening bank digital hingga mengajukan pinjaman daring.
"Sekarang penipuan itu tidak meminta uang lagi, tapi meminta identitas. Karena dengan identitas Bapak Ibu semuanya itu bisa dijual, bisa dimanfaatkan, bisa disalahgunakan," ungkapnya.
Baca Juga: Bantuan Komplementer PIP Rp1,8 Juta Cair September 2026, Cek Statusmu Sekarang
Dampak Buruk Bagi Penerima Bansos yang Identitasnya Disalahgunakan
Achmad Haris Efendy menjelaskan bahwa saat ini penyaluran bansos berbasis nomor induk kependudukan (NIK), sehingga jika identitas seseorang disalahgunakan untuk aktivitas mencurigakan seperti game online terlarang, dampaknya bisa langsung memengaruhi status penerimaan bansos yang bersangkutan.
Ia mencontohkan kasus di lapangan, di mana ditemukan penerima bansos yang bahkan tidak memiliki handphone, namun identitasnya justru digunakan pihak lain untuk berbagai transaksi digital.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Validasi Cair Awal September 2026, Ini Ciri Penerimanya
"Ternyata identitas kependudukannya sempat digunakan oleh orang lain untuk mendaftar akun bank digital, untuk pinjaman online, untuk mendaftar listrik, untuk membeli kendaraan roda empat, atau untuk membeli tanah," jelasnya.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Integrasi Data
Menurut Achmad Haris Efendy, integrasi sistem data kependudukan sebenarnya memiliki sisi positif, yaitu menciptakan transparansi karena semua aktivitas bisa terlacak sesuai data yang ada, sehingga meminimalisir potensi manipulasi.
Baca Juga: Awal September 2026 Bansos PKH BPNT Tahap 3 Cair, Cek Status Kepesertaan Segera
"Kelebihannya tentu semua bisa transparan, bisa dilihat sesuai data. Jadi tidak bisa adanya manipulasi-manipulasi. Jadi bisa terbuka semua, siapa yang menggunakan, kira-kira digunakan untuk apa, bisa terbaca," terangnya.
Namun di sisi lain, sistem ini juga memiliki kelemahan, terutama bagi warga prasejahtera yang minim literasi digital dan tidak memahami risiko ketika data pribadinya diminta oleh pihak lain, termasuk oleh tetangga maupun anggota keluarga sendiri.
"Banyak warga prasejahtera yang mungkin kala itu tidak paham, tidak paham digunakan untuk apa sih foto-fotonya. Atau mungkin ada tetangganya, atau orang lain, atau keluarganya sendiri yang melakukan foto ataupun minta KTP KK karena ketidaktahuan, sehingga ternyata sekarang terdeteksi adanya masalah sehingga bansosnya menjadi tidak cair," jelasnya.
Baca Juga: Jangan Khawatir, KPM Exclude Masih Punya Kesempatan Terima Bansos Lewat Pembaruan Data Desil
Langkah Waspada yang Perlu Dilakukan Masyarakat
Achmad Haris Efendy mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kejelasan tujuan penggunaan data ketika ada pihak yang meminta KTP, KK, atau foto selfie sambil memegang identitas.
"Jika ada petugas yang hadir, silakan Anda nanti sampaikan kira-kira datanya digunakan untuk apa. Kalau itu yang hadir Bapak RT RW ataupun dari kelurahan yang sifatnya untuk pendataan rutin, saya kira itu aman-aman saja," ujarnya.
Baca Juga: Merasa Layak Dapat PKH atau BPNT tapi Belum Terdaftar? Begini Cara Mengusulkan Diri Lewat Cek Bansos
Ia juga mengingatkan agar masyarakat segera melapor ke RT atau RW setempat jika menemukan pihak yang mencurigakan mengaku sebagai petugas dan meminta data pribadi tanpa kejelasan tujuan.
"Segera lapor ke RT RW setempat, apakah benar itu petugas resmi ataukah hanya orang lain yang mengaku petugas dan ingin memanfaatkan identitas Bapak Ibu semuanya," pesannya.
Bagi yang Bantuannya Belum Cair, Diminta Bersabar
Baca Juga: Bansos Tambahan Rp400 Ribu Ramai di Media Sosial, KPM Jelaskan Fakta di Lapangan
Sebagai penutup, Achmad Haris Efendy juga menyampaikan kabar baik bagi KPM yang bantuannya sempat terkendala tidak cair. Saat ini pihak pendamping bersama kelurahan dan desa setempat sedang melakukan upaya pelaporan dan penyanggahan agar bansos bisa kembali cair.
"Bagi yang bantuannya terkendala tidak cair, mohon bersabar. Karena dari pendamping, dari kelurahan desa setempat saat ini sedang melakukan upaya untuk melakukan pelaporan, penyanggahan, dan juga pengupayaan agar bansosnya nanti bisa cair lagi," tutupnya.***
Editor : Eli KustiyawatiSumber : YouTube Ach Haris Efendy