RADAR BOGOR - Penataan guru menjadi salah satu agenda penting pemerintah menjelang 2027.
Kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya memberikan kepastian status kepegawaian, menjaga keberlanjutan layanan pendidikan, dan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah.
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Kemendikdasmen menyampaikan rencana pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Baca Juga: Verifikasi Rekening Dimulai, Kapan Bansos BPNT Tahap 4 Rp600 Ribu Masuk KKS?
Pemerintah juga menyebutkan rencana penataan guru PPPK menuju pegawai pemerintah pusat secara bertahap mulai 2027 hingga 2029, serta rekrutmen guru CPNS secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.
Perkembangan ini penting bagi guru karena perubahan tata kelola dapat membutuhkan penyesuaian administrasi kepegawaian.
Guru perlu memastikan dokumen pengangkatan, status penugasan, dan data pada instansi terkait tetap sesuai dengan kondisi terbaru.
Baca Juga: KKS Penerima BPNT Tahap 4 Mulai Dicek, Penyaluran Bansos Berlanjut ke Tahap SPM
Bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, pengelolaan TPG juga perlu diperhatikan.
Ketentuan TPG guru ASN daerah pada 2026 mengacu pada Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026.
Untuk 2027, guru sebaiknya memantau apabila terdapat peraturan baru yang mengubah mekanisme, persyaratan, atau proses penyaluran tunjangan.
Baca Juga: AQUA Plant Sentul Bersama Warga Tanam Pohon Durian Musang King di Desa Watesjaya Cigombong Bogor
Guru PPPK paruh waktu juga perlu memahami perbedaan antara rencana peralihan status dengan penetapan hak atas tunjangan profesi.
Perubahan status kepegawaian tidak sebaiknya dianggap otomatis menyelesaikan semua persyaratan TPG tanpa pemeriksaan administrasi.
Pada akhirnya, guru perlu mengandalkan pengumuman resmi dan dokumen hukum yang berlaku.
Baca Juga: Data KPM Mulai Muncul di SIKS-NG, Ini Aturan Baru Penerima Bansos PKH
Dengan mengikuti perkembangan kebijakan dari sumber yang tepat, guru dapat mempersiapkan dokumen dan memahami perubahan tanpa terpengaruh kabar yang belum terkonfirmasi.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : peraturan.bpk.go.id, kemendikdasmen.go.id