Syahganda Bantah Prabowo Sarankan Gibran Tempuh PTUN, Singgung Pernyataan Yusril

RADAR BOGOR – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai bantahan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom), Syahganda Nainggolan, menilai tidak mungkin Prabowo menyarankan Gibran menempuh jalur hukum PTUN tersebut.

Terlebih, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah menyampaikan bahwa perkara Gibran tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk upaya hukum.

Baca Juga: Kata Warga Bogor Terkait Kabar Wapres Gibran Ajukan Rencana Pengunduran Diri

Syahganda bahkan menilai pernyataan Yusril merupakan cerminan pandangan hukum Presiden Prabowo terkait polemik ijazah SMA Gibran.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.

"Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," imbuhnya.

Menurut Syahganda, posisi Yusril sebagai Menko yang membidangi urusan hukum membuat pernyataannya dapat dipandang sebagai representasi pandangan pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut.

Karena itu, ia menilai mustahil Prabowo justru menganjurkan Gibran untuk kembali melakukan perlawanan hukum melalui PTUN.

Baca Juga: Soroti Polemik Gibran, BEM se-Bogor: Momentum Perkuat Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujarnya.

Sebelumnya, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran terkait polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya.