Soal Pengajuan Pengunduran Diri Wapres Gibran, Ini Respons Presma UIKA Bogor

RADAR BOGOR – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Muhammad Alfadly Ridwan, menyoroti isu pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Alfadly menegaskan, pengunduran diri tidak boleh dijadikan jalan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum maupun konstitusional atas persoalan yang tengah dipersoalkan publik.

Menurutnya, putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran harus menjadi momentum untuk menguji secara terbuka proses pemenuhan persyaratan pencalonan seorang pejabat publik.

Baca Juga: Konsisten Kelola Sampah, BSU Istiqomah Kembali Jadi Finalis Bogor Bersih 2026

Ia menilai, persoalan tersebut bukan sekadar urusan administratif. Lebih dari itu, perlu ada penjelasan mengenai proses penerbitan dokumen serta tanggung jawab institusi negara yang terlibat di dalamnya.

"Kita tidak sedang berbicara mengenai kebencian terhadap individu, kita sedang berbicara mengenai prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum," ujanya kepada Radar Bogor, Selasa, 10 November 2026.

Ia juga mempertanyakan pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Menurutnya, hal tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana persoalan itu akan diselesaikan, apakah melalui pertanggungjawaban konstitusional atau sekadar menjadi jalan keluar dari tekanan politik.

"Pengunduran diri bukanlah pengganti pertanggungjawaban. Jika terdapat persoalan hukum dan administrasi dalam proses pencalonan, maka persoalan tersebut harus tetap dijelaskan secara transparan dan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku," katanya.

Selain menyoroti Gibran, Alfadly meminta DPR RI tidak menjadikan polemik itu sebagai komoditas transaksi politik antarelite. 

Ia mengungkapkan, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat harus dilakukan secara objektif, berdasarkan bukti, serta tidak menjadi alat tawar-menawar kepentingan partai politik.