RADAR BOGOR - Wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak yang semakin menarik.
Di tengah menguatnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI, sejumlah dinamika politik dan perubahan di lingkaran kekuasaan dinilai dapat menjadi sinyal penting bagi masa depan politik putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut.
Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi, melihat terdapat sejumlah indikasi kuat yang mengarah pada kemungkinan berakhirnya jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Baca Juga: Mitsubishi Destinator 2026 Siap Goyang Pasar SUV, Mesin Turbo dan Kabin Mewah Jadi Andalan
Menurutnya, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), sikap partai politik, hingga dinamika di lingkungan pemerintahan menjadi rangkaian peristiwa yang patut dicermati.
Yusfitriadi bahkan menilai, Indonesia berpotensi memiliki wakil presiden baru dalam waktu mendatang.
Menurutnya, kemungkinan tersebut dapat terjadi melalui pengunduran diri Gibran maupun proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional di DPR.
5 Indikasi yang Dinilai Mengarah pada Pemakzulan Gibran
Yusfitriadi menguraikan, sedikitnya 5 perkembangan yang menurut pandangannya memperkuat kemungkinan Gibran menghadapi tekanan politik.
"Pertama, munculnya putusan dari dua lembaga peradilan tertinggi, yakni MK dan MA, yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran," tutur Yusfitriadi kepada Radar Bogor, Selasa 10 November 2026.
Ia menilai, perkembangan hukum tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut persyaratan pendidikan yang digunakan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Kedua, Yusfitriadi menyoroti tidak munculnya pembelaan terbuka dari partai-partai politik pengusung maupun pendukung Gibran setelah polemik putusan MK dan MA mencuat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
