RADAR BOGOR - Bulan Juli 2026 menjadi periode penting bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia karena sejumlah program bantuan sosial (bansos) reguler maupun non-reguler memasuki jadwal pencairan.
Berikut rincian lengkap program bansos tersebut beserta nominal dan syarat penerimanya dilansir dari YouTube Info Bansos.
PKH Tahap Ketiga: Kapan dan Berapa Nominalnya?
Baca Juga: Update Pencairan Bansos PKH BPNT 30 Juni 2026: Sejumlah Daerah Mulai Cair Lewat KKS BRI
PKH tahap ketiga mencakup periode penyaluran bulan Juli, Agustus, dan September 2026.
Berdasarkan pola jadwal penyaluran tahap-tahap sebelumnya, pergerakan dana diperkirakan mulai turun pada minggu keempat Juli 2026 dan akan terus diselesaikan secara bergelombang hingga akhir September 2026.
Nominal PKH yang diterima setiap KPM berbeda-beda tergantung komponen anggota keluarga yang terdaftar, antara lain ibu hamil, anak balita, anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA, lansia, serta penyandang disabilitas berat.
Baca Juga: Status BPNT Belum Berubah di Cek Bansos dan Cara Daftar PIP Anak TK 2026
Semakin banyak komponen yang dimiliki satu keluarga, semakin besar total bantuan yang diterima.
BPNT Tahap Ketiga: Rp600.000 untuk Tiga Bulan
Program Sembako atau BPNT tahap ketiga juga memasuki jadwal pencairan di bulan Juli ini.
Dana yang diterima KPM mencakup alokasi tiga bulan sekaligus, yaitu Juli, Agustus, dan September 2026.
Baca Juga: Ini Estimasi Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 3, KPM Wajib Tahu
Dengan indeks bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, total dana yang diterima per KPM pada tahap ketiga ini adalah Rp600.000.
PIP: Bantuan Pendidikan untuk SD hingga SMA
Program Indonesia Pintar tahap kedua masih dalam periode penyaluran yang berlangsung hingga September 2026.
Bantuan ini diperuntukkan bagi siswa yang sudah tercantum dalam SK nominasi dan telah mengaktifkan rekening SimPel.
Baca Juga: Kapan Bansos PKH dan BPNT Triwulan Ketiga 2026 Cair? Ini Penjelasannya
Besaran bantuan yang diterima adalah Rp450.000 per tahun untuk jenjang SD sederajat, Rp750.000 per tahun untuk SMP sederajat, dan Rp1.800.000 per tahun untuk SMA atau SMK sederajat.
KIP Kuliah: Hingga Rp1.250.000 Per Bulan untuk Mahasiswa
Bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah yang sedang berjalan, bulan Juli masuk dalam rentang pencairan biaya hidup semester genap periode Maret hingga Agustus 2026. Dana yang diterima terdiri dari dua komponen.
Pertama, biaya pendidikan yang langsung dibayarkan ke kampus, maksimal Rp12 juta per semester untuk prodi kedokteran dan Rp2.400.000 hingga Rp8 juta untuk prodi lainnya tergantung akreditasi.
Baca Juga: Status SPM Masih Muncul? Saldo Bansos PKH dan BPNT Ternyata Sudah Cair
Kedua, biaya hidup yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa, berkisar antara Rp4.800.000 hingga Rp7.500.000 per semester, atau setara Rp800.000 hingga Rp1.250.000 per bulan tergantung kluster wilayah tempat tinggal.
Subsidi Beras CBP: 10 Kg Per Bulan untuk 33 Juta Penerima
Dalam rangka stimulus ekonomi semester dua 2026 senilai Rp26,34 triliun, pemerintah juga melanjutkan program subsidi bantuan pangan beras melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) selama tiga bulan berturut-turut mulai Juli hingga September 2026. Sebanyak 33,24 juta orang menjadi target penerima, masing-masing mendapat 10 kg beras setiap bulannya tanpa biaya.
Bansos Daerah: PKH Plus Jawa Timur dan Bansos DKI Jakarta
Baca Juga: Bansos PPSE Cair hingga Rp5 Juta untuk Modal Usaha, Ini Kriteria Penerimanya
Bagi masyarakat yang belum tercover bansos pusat, beberapa pemerintah daerah menyediakan bantuan tambahan dari APBD.
Di Jawa Timur, program PKH Plus memberikan bantuan Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun bagi keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga lansia berusia 70 tahun ke atas.
Di DKI Jakarta, bantuan disalurkan melalui tiga kartu kesejahteraan sosial, yaitu Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Bagi masyarakat yang ingin memastikan status kepesertaan atau jadwal pencairan, disarankan untuk mengecek melalui aplikasi Cek Bansos, mendatangi operator DTKS di kelurahan setempat, atau menghubungi pendamping sosial dan Dinas Sosial di wilayah masing-masing.***
Editor : Eli Kustiyawati