RADAR BOGOR - Para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) perlu mengetahui bahwa munculnya nama sebagai penerima bantuan tidak selalu berarti saldo langsung masuk ke rekening atau KKS.
Dilansir dari kanal YouTube ANAMOVIE, ada sejumlah tahapan administrasi yang harus dilewati sebelum bantuan benar-benar dapat digunakan.
Dalam proses penyaluran, data KPM terlebih dahulu melalui tahapan verifikasi.
Baca Juga: ASN Wajib Tahu Nih, Cara Download PAK di e-Kinerja 2026 agar Tak Ditolak
Pemerintah akan memastikan apakah data penerima sudah mutakhir, sesuai dengan data kependudukan dan memenuhi kriteria program.
Setelah proses tersebut selesai, data kemudian masuk ke tahap pengecekan rekening.
Pada tahap ini dapat muncul status berhasil cek rekening maupun gagal cek rekening.
Kegagalan pengecekan rekening bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian data.
Baca Juga: Penjualan Mobil Listrik Global Tembus 1,85 Juta Unit pada Juli 2026, Eropa Jadi Penggerak Utama
Misalnya, terdapat perbedaan penulisan nama, tanggal lahir atau informasi kependudukan lainnya.
Apabila pengecekan rekening berhasil, proses kemudian dapat berlanjut menuju penerbitan Surat Perintah Membayar atau SPM.
Setelah itu terdapat tahapan SP2D dan selanjutnya status SI atau Standing Instruction.
Baca Juga: HUT RI ke-81, Gerindra Kota Bogor Tegaskan Komitmen Hadir dan Bekerja untuk Rakyat
Status SI menjadi salah satu tahapan penting karena menunjukkan proses pembayaran sudah memasuki tahap berikutnya.
Namun, masyarakat tetap perlu memahami bahwa status SI tidak selalu berarti saldo sudah dapat langsung ditarik.
Oleh sebab itu, KPM disarankan tidak melakukan pengecekan saldo secara berulang-ulang dalam waktu yang sangat singkat.
Baca Juga: Venue Acara Baru di Caringin Bogor! Istana Ikan Bakar Kini Punya Ballroom Kapasitas 100 Orang
Pengecekan dapat dilakukan secara berkala sambil menunggu informasi pencairan.
Bagi masyarakat yang belum masuk daftar penerima, tetapi merasa memenuhi persyaratan, pemutakhiran data menjadi hal yang penting.
Perbaikan data dapat dilakukan melalui pendamping sosial, pemerintah desa atau kelurahan maupun saluran resmi yang tersedia.
Dengan memastikan data selalu benar dan mutakhir, peluang proses verifikasi berjalan lebih lancar dapat meningkat.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : YouTube @ANAMOVIE