RADAR BOGOR - Menjelang pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 4, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu memastikan data kependudukan dan rekening tetap sesuai. Perubahan alamat, KK, hingga penggunaan data pribadi untuk transaksi tertentu dapat menimbulkan kendala apabila tidak dilaporkan atau dilakukan tanpa prosedur yang tepat.
Dilansir dari kanal Youtube Cek Bansos pada Senin, 21 September 2026, ada empat hal yang sebaiknya diperhatikan KPM agar data penerima tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya.
1. Pindah Alamat Tanpa Melapor
KPM yang berpindah domisili perlu memberitahukan perubahan tersebut kepada petugas desa atau pendamping sosial. Jika alamat dalam data penerima masih menunjukkan wilayah lama, proses pemutakhiran dan verifikasi dapat terganggu.
Baca Juga: Soal Aksi HPPMI dan Pemuda Lira di BPN, Plh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Bilang Begini
Pelaporan sebaiknya dilakukan kepada petugas di wilayah asal maupun wilayah tujuan agar perubahan domisili dapat diketahui dan data penerima disesuaikan.
2. Mengubah Data KK Tanpa Pembaruan
Perubahan susunan KK, seperti pisah KK atau penambahan anggota keluarga, perlu disertai pembaruan informasi kepada petugas terkait.
Data Dukcapil yang berubah tetapi belum selaras dengan data bansos dapat menimbulkan ketidaksesuaian saat proses pemadanan. Kondisi tersebut juga dapat berkaitan dengan kendala verifikasi rekening.
Baca Juga: Dari Kepepet Jadi Wadah Pemberdayaan, Clean Sheet Berdayakan Hampir 500 Pemuda
Karena itu, setiap perubahan KK sebaiknya segera disampaikan kepada pendamping PKH atau petugas desa.
3. Meminjamkan Data untuk Pinjaman atau Aset
KTP dan KK sebaiknya tidak dipinjamkan kepada orang lain untuk mengajukan pinjaman bank, membeli kendaraan, atau melakukan transaksi finansial lainnya.
Penggunaan identitas untuk transaksi tertentu dapat membuat data penerima tercatat sebagai pihak yang memiliki kredit atau aset. Informasi tersebut berpotensi memengaruhi pemadanan data dan profil kesejahteraan penerima.
Baca Juga: TKD Kota Bogor Turun Rp273 Miliar, Pemkot Genjot PAD untuk Jaga Pelayanan Publik
KPM perlu menjaga keamanan data pribadi agar identitasnya tidak digunakan untuk kepentingan finansial orang lain.
4. Menggunakan KKS untuk Transaksi di Luar Bansos
KKS sebaiknya digunakan sesuai fungsinya sebagai rekening penyaluran bantuan. KPM perlu menghindari penggunaan rekening tersebut untuk menerima dana titipan atau transfer dalam jumlah besar yang tidak berkaitan dengan bansos.
Misalnya, rekening KKS digunakan untuk menampung uang dari keluarga atau kerabat yang bekerja di luar daerah maupun luar negeri. Transaksi seperti ini membuat aktivitas rekening bercampur dengan kebutuhan di luar penyaluran bansos.
Baca Juga: BPNT Tahap 3 Kapan Cair? Cek Update Pencairan Bansos Rp600 Ribu September 2026
“Sistem perbankan penyalur memonitor setiap mutasi rekening. Penggunaan kartu KKS untuk transaksi luar bansos dalam jumlah besar akan mencurigakan sistem, membuat profil keuangan Anda berubah, dan berisiko besar membuat Anda dinilai sebagai keluarga yang sudah mandiri/mampu,” ungkap narator melalui kanal Youtube Cek Bansos.
Untuk menghindari ketidaksesuaian, dana pribadi sebaiknya dipisahkan dari rekening KKS.
Jaga Kesesuaian Data Menjelang Tahap 4
KPM PKH dan BPNT perlu memastikan data alamat, KK, identitas, serta penggunaan rekening tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika terdapat perubahan administrasi, informasi tersebut perlu disampaikan kepada petugas atau pendamping.
Baca Juga: 5 Bansos Ini Cair Beruntun, Ada PKH Susulan hingga Beras 30 Kg
Sementara itu, KTP dan KK sebaiknya tidak dipinjamkan untuk kepentingan kredit maupun transaksi orang lain. KKS juga sebaiknya tidak digunakan sebagai rekening untuk menampung dana di luar bansos.***
Editor : Ira Yulia ErfinaSumber : Youtube Cek Bansos