RADAR BOGOR - Menjelang pencairan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT tahap 4 tahun 2026, masyarakat diimbau untuk semakin waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan petugas bantuan sosial.
Hal ini disampaikan oleh Achmad Haris Efendy, pendamping PKH dalam YouTube Ach Haris Efendy, yang mengungkapkan adanya kasus nyata penipuan yang terjadi di wilayahnya.
Menurutnya, setiap menjelang periode pencairan bansos, kerap muncul laporan warga yang dimintai sejumlah uang oleh oknum tak dikenal dengan janji bantuan mereka akan segera cair.
"Ada saja kasus di mana warga melapor jika dia dimintai sejumlah uang dengan janji bantuannya nanti akan cair. Ada yang mengaku pendamping PKH, ada yang mengaku dari pihak kecamatan, macam-macam itu," jelasnya.
Baca Juga: Bansos PKH BPNT Susulan Masuk KKS, Ada Transaksi hingga Rp960 Ribu
Ia bahkan menceritakan salah satu kasus yang pernah terjadi di daerahnya, di mana seorang oknum mendatangi rumah warga sambil mengenakan seragam menyerupai petugas pendamping PKH, sehingga korban percaya dan akhirnya memberikan sejumlah uang.
"Dulu juga ada yang sempat mengaku sebagai pendamping PKH, datang ke rumah warga, dia pakai seragam seperti orang PKH. Dan alhasil yang bersangkutan itu juga karena dia percaya saja, ya, memberikan uang itu," ungkapnya.
Achmad Haris Efendy menegaskan bahwa dalam proses pencairan PKH dan BPNT yang sesungguhnya, tidak pernah ada istilah daftar ulang maupun pungutan biaya dalam bentuk apa pun.
"Terkait pencairan PKH BPNT itu tidak ada yang namanya daftar ulang. Saya ulangi, tidak ada yang namanya daftar ulang," tegasnya.
Baca Juga: Bansos Tahap 4 2026 Sudah Cair? Ini Faktanya
Ia menjelaskan bahwa modus penipuan biasanya dilakukan dengan meminta data pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga, hingga foto diri, yang kemudian dimanfaatkan untuk meyakinkan korban agar bersedia membayar sejumlah uang.
"Beberapa modus penipuan itu menyampaikan jika dia harus mendaftar ulang agar bantuannya tetap cair. Modusnya seperti itu, jadi meminta data KTP, KK, foto, dan sebagainya," paparnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa proses pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tidak memungut biaya apa pun kepada penerima manfaat.
"Perlu Anda pahami, untuk pencairan PKH BPNT yang sebenarnya itu tidak ada daftar ulang. Saya ulangi, tidak ada daftar ulang dan tidak ada yang namanya membayar," ujarnya.
Baca Juga: BSU Rp900 Ribu Cair Akhir 2026, Cek NIK Lewat HP
Sebagai langkah antisipasi, Achmad Haris Efendy menyarankan masyarakat untuk segera melapor ke ketua RT/RW setempat apabila didatangi oleh oknum yang mengaku sebagai petugas namun tidak dikenal sebelumnya.
"Jika ada petugas yang mengaku dan Anda mungkin tidak kenal siapa dia, itu bukan pendamping PKH yang biasa Anda kenal atau bukan pegawai desa kelurahan yang biasa Anda kenal. Saran saya, segera laporkan ke RT RW setempat," imbaunya.
Ia menambahkan, masyarakat juga bisa langsung menghubungi pendamping PKH atau pihak desa/kelurahan yang dikenal untuk memastikan kebenaran identitas petugas yang bersangkutan, mengingat petugas resmi pasti memiliki izin dari pihak desa maupun RT setempat.
"Kalau petugas resmi itu pasti izin ke desa kelurahan, pasti izin ke RT. Yang penting tidak meminta uang. Itu topik intinya. Kalau sudah meminta uang, ya pasti itu penipuan," tegasnya.
Baca Juga: Segera Cair Bertahap, Ini Besaran Bansos PKH BPNT Tahap 4
Ia berharap informasi ini dapat disebarluaskan kepada tetangga maupun sesama penerima manfaat lainnya agar masyarakat semakin waspada dan terhindar dari kerugian akibat penipuan berkedok petugas bantuan sosial.
"Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada Anda. Setidaknya mencegah itu lebih baik," pungkasnya.***
Editor : Eli KustiyawatiSumber : YouTube Ach Haris Efendy