RADAR BOGOR - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka proses pengusulan nominasi penerima Program Indonesia Pintar (PIP / KIP Sekolah) Tahap 2 Tahun 2026.
Dikitip dari YouTube Lisvika Channel, merujuk pada aturan terbaru Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 dan Persesjen Kemendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026, pihak satuan pendidikan (sekolah) bersama Dinas Pendidikan diberikan wewenang untuk memetakan siswa yang memenuhi kriteria prioritas agar terdaftar sebagai calon penerima bansos pendidikan.
Bagi orang tua murid, momentum pertengahan hingga akhir Oktober 2026 ini merupakan kesempatan penting untuk memastikan data anak telah diusulkan oleh pihak sekolah ke portal SIPINTAR (pip.kemdikdasmen.go.id).
Baca Juga: Lapak Dibongkar, Jenal Nego Harga Sewa Pasar untuk PKL MA Salmun Kota Bogor
Proses pengusulan nominasi siswa calon penerima PIP Tahap 2 mengikuti tahapan jadwal berikut:
• 15–22 Oktober 2026 (Batas Verifikasi Sekolah): Sekolah melakukan verifikasi, pemetaan, dan pengusulan awal siswa layak PIP melalui akun SIPINTAR sekolah.
• 23–30 Oktober 2026 (Pengusulan Dinas Pendidikan): Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi melengkapi data usulan dari sekolah hingga kuota alokasi daerah terpenuhi.
• Maksimal 6 November 2026 (Pengajuan ke Puslapdik): Dinas Pendidikan menerbitkan dan mengirimkan Surat Pengusulan resmi kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen.
Pengusulan calon penerima PIP diutamakan bagi siswa terdaftar di Dapodik (per sinkronisasi 31 Agustus 2026) dan padan dengan DTKS/DTSEN pada Desil 1 hingga Desil 4, serta memenuhi salah satu kriteria khusus berikut:
Baca Juga: Batas Usia CPNS 2027: Usia Di Atas 35 Tahun Masih Bisa?
• Siswa berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu.
• Siswa berkebutuhan khusus (disabilitas) atau berada di bawah pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) / berhadapan dengan hukum.
• Siswa yang tinggal di panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
• Siswa dari keluarga rentan miskin yang orang tua/walinya mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau sedang menjalani hukuman pidana (terpenjara).
• Siswa yang terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
Penyaluran bantuan PIP dibedakan berdasarkan tingkat jenjang sekolah serta kelas siswa (kelas awal, reguler, atau kelas akhir):
Baca Juga: Saldo Bansos PKH Masuk ke KKS KPM, Komponen Balita Cair Rp750 Ribu
1. Jenjang SD / Sederajat (Bank Penyalur: BRI)
Kelas 2 – 5 (Reguler): Rp450.000 / tahun.
Kelas 1 (Siswa Baru) & Kelas 6 (Kelas Akhir): Rp225.000 / tahun.
2. Jenjang SMP / Sederajat (Bank Penyalur: BRI)
Kelas 7 & 8 (Reguler): Rp750.000 / tahun.
Kelas 9 (Kelas Akhir): Rp375.000 / tahun.
3. Jenjang SMA / SMK / Sederajat (Bank Penyalur: BNI)
Kelas 10 & 11 (Reguler): Rp1.800.000 / tahun.
Kelas 12 (Kelas Akhir): Rp900.000 / tahun.
Segera koordinasikan dengan Operator Dapodik atau Pihak Sekolah anak Anda sebelum batas akhir pengajuan daerah ditutup pada awal November 2026.
Pastikan data Kartu Keluarga (KK) dan NIK siswa pada Dapodik sudah sesuai dengan data kependudukan Dukcapil, agar tidak mengalami kegagalan validasi sistem di portal SIPINTAR.***
Editor : Mutia Tresna Syabania