RADAR BOGOR – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong penguatan kerja sama perpajakan antarnegara untuk menghadapi pesatnya perkembangan ekonomi digital dan perubahan model bisnis global.
Upaya tersebut dibahas dalam forum internasional Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7 yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada 13–15 Oktober 2026.
Mengusung tema Smart Taxation, Shared Prosperity atau Perpajakan Cerdas, Kemakmuran Bersama, BRITACOF 2026 menjadi ruang bagi berbagai administrasi pajak untuk bertukar pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan pendekatan dalam menghadapi tantangan perpajakan lintas negara.
Forum ini mengangkat empat agenda utama, yakni pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, penguatan kapasitas institusi perpajakan, serta pengembangan dialog dengan dunia usaha dan industri.
Sejumlah pejabat dan perwakilan internasional menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, serta perwakilan anggota dan pengamat Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM).
Mekanisme kerja sama BRITACOM melibatkan 38 administrasi pajak dari berbagai negara dan wilayah serta 30 pengamat yang berasal dari lembaga perpajakan dan organisasi.
Baca Juga: Curug Cipamingkis Bogor: Harga Tiket, Fasilitas, Camping, dan Jam Buka
DJP Dorong Kepastian Pajak bagi Dunia Usaha
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menekankan bahwa kolaborasi internasional semakin diperlukan seiring perubahan pola bisnis dan meningkatnya transaksi lintas batas negara.
Menurutnya, kerja sama yang terjalin melalui forum tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian perpajakan, mempermudah pemenuhan kewajiban wajib pajak, sekaligus menciptakan iklim yang mendukung perdagangan dan investasi.
“Melalui forum ini, kita saling belajar untuk memperbaiki pengelolaan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Harapannya, wajib pajak semakin mudah memenuhi kewajibannya dan dunia usaha mendapatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ujar Bimo.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam BRITACOF 2026 adalah pemajakan terhadap kegiatan bisnis berbasis platform serta layanan digital yang beroperasi lintas negara.
Pembahasan tersebut mencakup upaya mengidentifikasi wajib pajak dan transaksi, menentukan pendekatan pemajakan atas layanan digital, hingga memperkuat pertukaran data antarnegara.
Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan administrasi perpajakan dengan perkembangan aktivitas ekonomi digital yang semakin kompleks dan tidak terbatas pada wilayah suatu negara.
BRITACOF 2026 Bahas Pemanfaatan AI dalam Perpajakan
Selain perpajakan digital, forum internasional tersebut turut membahas perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dan pengelolaan administrasi pajak.
Pemanfaatan teknologi AI dinilai membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.
Namun, perkembangan tersebut juga menuntut otoritas pajak untuk terus beradaptasi dengan perubahan model bisnis dan kebutuhan layanan masyarakat.
Melalui pertukaran pengalaman antarnegara, administrasi perpajakan diharapkan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak.
Baca Juga: Gerindra Wacanakan Rudy Susmanto Dua Periode di Kabupaten Bogor, Begini Sikap Golkar
Bagi DJP, pembahasan mengenai teknologi menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan agar mampu menghadapi perubahan lingkungan usaha dan perpajakan global.
DJP Bahas Peluncuran TAPP 2.0 dan TSPP 2.0
BRITACOF 2026 juga mengagendakan peluncuran Tax Administration Product Portfolio (TAPP) 2.0 dan Taxpayer Service Product Portfolio (TSPP) 2.0.
Kedua produk tersebut memuat kumpulan praktik dalam administrasi dan pelayanan perpajakan yang dapat dijadikan referensi oleh masing-masing negara untuk mengembangkan sistem sesuai kebutuhan serta karakteristiknya.
Pertukaran praktik tersebut diharapkan membantu otoritas pajak meningkatkan mutu layanan, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta mengembangkan kemampuan institusi dalam menghadapi tantangan perpajakan pada era digital.
Bagi DJP, partisipasi dalam forum ini juga menjadi kesempatan untuk mempelajari pengalaman administrasi pajak negara lain yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan layanan perpajakan di Indonesia.
BRITACOM Perkuat Kolaborasi Administrasi Pajak Antarnegara
Kerja sama dalam BRITACOF berlangsung dalam kerangka BRITACOM, yang dibentuk pada 18 April 2019 di Wuzhen, Republik Rakyat Tiongkok.
BRITACOM merupakan wadah kolaborasi bagi administrasi perpajakan negara dan wilayah yang tergabung dalam inisiatif Belt and Road Initiative (BRI).
Mekanisme tersebut mendorong pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas administrasi pajak, serta percepatan penyelesaian sengketa perpajakan.
Pelaksanaannya tetap memperhatikan kedaulatan dan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara maupun wilayah.
Tujuan kerja sama ini juga sejalan dengan Agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Baca Juga: Bansos PKH dan PIP Cair 20 Oktober 2026: Cek Saldo Anda Sekarang
Bimo menegaskan, Indonesia berharap penyelenggaraan BRITACOF 2026 tidak hanya mempererat hubungan antarotoritas pajak, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas administrasi perpajakan.
“Sebagai tuan rumah, Indonesia berharap kerja sama ini memberikan manfaat nyata. Bagi DJP, pengalaman yang dibagikan dalam forum ini dapat menjadi bahan untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan kemampuan pegawai, dan menghadapi perubahan cara masyarakat menjalankan usaha,” pungkas Bimo.
Melalui penyelenggaraan BRITACOF 2026, DJP berharap kolaborasi internasional semakin memperkuat sistem administrasi perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberikan kepastian bagi wajib pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (***)
Editor : Yosep Awaludin