RADAR BOGOR – PT Pertamina (Persero) memperkuat kesiapan pasokan energi nasional menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026.
Regulasi ini memperkuat tata kelola pengadaan minyak bumi, BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), baik dari produksi dalam negeri maupun melalui impor.
Dukungan Pertamina terhadap kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dan sektor industri, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pasokan energi.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa perusahaan siap menjalankan penugasan pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kepastian pasokan energi menjadi hal penting untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga aktivitas industri nasional.
“Pertamina mendukung penuh Perpres 107 Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Kami berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab agar pasokan energi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga,” kata Simon.
Baca Juga: Review Toyota All New Corolla AE112 Bekas: Sedan Nyaman Bandel
Pernyataan tersebut disampaikan Simon saat mengikuti konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin 26 Oktober 2026.
Konferensi pers itu digelar setelah pertemuan yang melibatkan Menteri Perindustrian, Wakil Menteri ESDM, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kepala SKK Migas, serta jajaran Pertamina Group.
Pertemuan tersebut membahas langkah antisipasi terhadap dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi Indonesia.
Perpres 107 Tahun 2026 Buka Skema Baru Pengadaan Minyak dan BBM
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyebut Perpres Nomor 107 Tahun 2026 sebagai babak baru dalam sistem pengadaan minyak mentah (crude oil), BBM, dan LPG.
Regulasi tersebut membuka pilihan mekanisme pengadaan dari luar negeri melalui kerja sama antarpemerintah atau government to government (G2G), serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau government to business (G2B).
"Dengan Perpres ini kita melakukan dengan sistem G to G dan G to B, artinya kita sekarang bisa melakukan pilihan-pilihan dari negara yang akan diambil," jelasnya.
Melalui skema tersebut, pengadaan energi dari luar negeri dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah dengan pelaksanaan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang mendapat penugasan.
Bahlil menilai kebijakan ini juga memberikan keleluasaan lebih besar kepada Pertamina dan Pertamina Patra Niaga untuk mengembangkan alternatif sumber pasokan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan ketersediaan energi nasional di tengah perubahan situasi global.
Pertamina Perkuat Koordinasi dan Kesiapan Infrastruktur Energi
Secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyampaikan bahwa perusahaan siap meningkatkan koordinasi dengan Kementerian ESDM, BLU Lemigas, SKK Migas, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Baca Juga: Sebab TPG Juli-September Belum Cair, Sertifikasi Oktober 2026 Siap Disalurkan?
Koordinasi akan dilakukan sesuai kewenangan dan penugasan masing-masing pihak agar pelaksanaan kebijakan berjalan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain memperkuat kerja sama kelembagaan, Pertamina memastikan kesiapan fasilitas dan operasional untuk mendukung kelancaran pasokan energi.
Kesiapan tersebut mencakup kilang pengolahan, terminal penyimpanan, hingga jaringan distribusi BBM dan LPG.
“Perpres ini memperkuat jalur pengadaan untuk ketahanan energi nasional. Pertamina siap bersinergi dengan BLU Lemigas dan para pemangku kepentingan lain. Tujuan kita sama, yaitu pasokan bagi masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Dengan dukungan infrastruktur dan koordinasi lintas lembaga, Pertamina berupaya memastikan kebijakan pengadaan energi dapat dijalankan secara efektif tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat dan industri.
Minyak Mentah Dalam Negeri Tetap Jadi Prioritas Pertamina
Meski membuka peluang pengadaan dari luar negeri melalui mekanisme baru, Pertamina menegaskan bahwa pemanfaatan minyak mentah domestik dan produksi kilang nasional tetap menjadi prioritas.
Baron menjelaskan, perusahaan terus bekerja sama dengan SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memperkuat ketersediaan minyak mentah yang dibutuhkan kilang nasional.
Penguatan pasokan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan operasional kilang serta ketentuan yang berlaku.
“Pengadaan dari luar negeri melengkapi pasokan dalam negeri untuk menjaga kecukupan kebutuhan nasional,” ujarnya.
Dengan demikian, pasokan impor diposisikan sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan energi nasional ketika diperlukan, sementara optimalisasi sumber daya dalam negeri tetap menjadi bagian penting dari strategi Pertamina.
Baca Juga: 5 Pantangan Perawatan Mobil Listrik, Salah Modifikasi Bisa Bikin Inverter Rusak
Pertamina Jaga Distribusi BBM dan LPG ke Masyarakat
Baron menambahkan, fokus utama Pertamina saat ini adalah memastikan ketersediaan energi serta kelancaran penyaluran BBM dan LPG kepada masyarakat.
Untuk mendukung target tersebut, perusahaan terus mengoptimalkan kesiapan fasilitas operasional, armada pengangkutan, dan jaringan distribusi.
Seluruh upaya itu diarahkan agar pelaksanaan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata, terutama melalui ketersediaan energi dan layanan yang semakin andal.
Pertamina juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan seluruh pihak terkait guna menjaga keandalan pasokan di tengah tantangan geopolitik dan dinamika pasar energi global.
“Pertamina akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan keandalan pasokan dan senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Baron. (***)
Editor : Yosep Awaludin