RADAR BOGOR - Rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) mulai menjadi perhatian.
Namun, pemerintah memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) masih menggunakan mekanisme transfer seperti yang selama ini berjalan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara menegaskan, belum ada perubahan dalam sistem pembayaran gaji ASN.
Baca Juga: 2 Inovasi IPB Ubah Pekarangan dan Limbah Jadi Peluang
Pernyataan ini disampaikan di tengah usulan agar koperasi desa ikut berperan dalam penyaluran gaji pegawai pemerintah.
“Hingga kini, tetap saya transfer seperti saat ini,” ungkap Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (20/10).
Penegasan tersebut, memberikan kejelasan di tengah munculnya wacana yang mengaitkan pembayaran gaji PNS dengan pengembangan Kopdes Merah Putih.
Usulan Gaji PNS Lewat Kopdes Sudah Disampaikan
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan, usulan penyaluran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih telah diajukan kepada Kementerian Keuangan.
Langkah tersebut, dilakukan untuk membahas lebih lanjut mekanisme teknis yang diperlukan apabila rencana itu diterapkan.
Pemerintah juga disebut menargetkan pelaksanaannya dapat dimulai pada tahun ini.
Meski demikian, Ferry belum memaparkan secara terperinci jadwal penerapan, skema pembayaran, maupun koperasi yang nantinya akan terlibat dalam program tersebut.
Dengan belum adanya rincian teknis yang diumumkan, usulan itu masih perlu ditindaklanjuti sebelum dapat dipastikan bagaimana penerapannya di lapangan.
Kopdes Merah Putih Disiapkan untuk Perkuat Koperasi
Gagasan menyalurkan gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih tidak terlepas dari upaya memperkuat peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui rencana tersebut, koperasi diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan layanan sekaligus meningkatkan daya saing di tengah dominasi perbankan nasional.
Baca Juga: Honda Revo Fit 2026: Bebek Termurah Honda, Konsumsi BBM Super Irit
Namun, rencana ini juga membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme operasional dan hubungan kerja antarlembaga agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berkaitan dengan Pembahasan RUU Perkoperasian
Usulan tersebut turut dikaitkan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang tengah berlangsung di DPR.
Dalam rancangan regulasi itu, pemerintah merencanakan pembentukan badan pengawas koperasi yang terpisah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, muncul pula rencana pemberian fungsi baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melindungi simpanan masyarakat yang ditempatkan di koperasi.
Berbagai rencana tersebut menunjukkan adanya upaya memperkuat tata kelola dan perlindungan dalam sektor perkoperasian. Meski begitu, skema penyaluran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih masih memerlukan kejelasan lebih lanjut.
Untuk saat ini, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pembayaran gaji ASN tetap dilakukan melalui transfer seperti mekanisme yang berlaku saat ini.
Dengan demikian, wacana keterlibatan koperasi belum dapat diartikan sebagai perubahan sistem pembayaran gaji PNS yang sudah berjalan. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti