RADAR BOGOR - Sidang gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta diwarnai aksi walk out dari pihak penggugat, Kamis (29/10/2026).
Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, bersama tim kuasa hukumnya memutuskan mencabut gugatan sekaligus meninggalkan ruang sidang.
Keputusan tersebut disampaikan Denny melalui akun Instagram pribadinya.
Ia menyebut, langkah itu diambil setelah pihak tergugat, yakni Kementerian Pendidikan, dinilai tidak kunjung menunjukkan dokumen yang menjadi dasar penerbitan suket penyetaraan pendidikan Gibran.
Baca Juga: 3 Waktu Penting untuk Cek Kaki-Kaki Mobil, Warga Bogor Jangan Menunggu Rusak
Menurut Denny, dokumen tersebut telah berulang kali diminta untuk dihadirkan dalam persidangan, termasuk atas permintaan ketua majelis hakim.
Namun, ia mengklaim bukti yang dimaksud tetap tidak ditunjukkan.
“Hari ini saya dan tim kuasa hukum mencabut gugatan dan walk out dari sidang PTUN terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran,” tulis Denny dalam unggahannya.
Denny Soroti Dokumen Dasar Penerbitan Suket
Denny menilai, ketiadaan dokumen pendukung dalam persidangan menjadi alasan utama dirinya dan tim hukum memilih mengakhiri gugatan tersebut.
Ia juga mengaku, heran karena pihak tergugat justru menyatakan keberatan ketika penggugat mengajukan pencabutan gugatan.
“Yang aneh bin ajaib, dengan tidak menghadirkan bukti-bukti dasar terbitnya suket, tergugat justru keberatan ketika kami mengajukan pencabutan gugatan. Kok bisa? Ada apa?,” tulisnya.
Pernyataan tersebut, merupakan penilaian Denny terhadap jalannya persidangan.
Adapun alasan pihak tergugat keberatan terhadap pencabutan gugatan belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia.
Gugatan Suket Pendidikan Gibran Diajukan ke PTUN
Berdasarkan informasi perkara yang disebutkan dalam bahan pemberitaan, gugatan mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran diajukan pada 15 Juli 2026.
Dalam perkara tersebut, PT MTK tercatat sebagai penggugat.
Sedangkan, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Baca Juga: Ibis Styles Bogor Pajajaran Sulap Cangkang Telur Jadi Pupuk untuk Pendidikan Anak
Penggugat meminta PTUN menyatakan, batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan ijazah.
Dokumen tersebut, menjadi bagian dari polemik mengenai administrasi persyaratan pendidikan Gibran ketika mengikuti pencalonan sebagai Wapres pada Pemilihan Presiden 2024.
Polemik Suket Pendidikan Gibran Kembali Bergulir
Persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sebelumnya juga menjadi perhatian dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Namun, amar putusan tersebut tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi dari jabatan wakil presiden.
Dengan pencabutan gugatan di PTUN Jakarta, perkembangan selanjutnya bergantung pada proses administrasi dan keputusan pengadilan terkait pencabutan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai tindak lanjut pencabutan gugatan maupun tanggapan resmi pihak tergugat atas pernyataan Denny mengenai dokumen dasar penerbitan suket. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti