RADAR BOGOR - Bagaimana sejumlah nomor telepon, diantaranya milik Presiden, tokoh politik hingga media bisa masuk ke sistem penyadapan tanpa melalui prosedur hukum?
Pertanyaan itu, kini menjadi bagian dari pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Bareskrim Polri.
Dalam perkara ini, penyidik mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yakni perangkat yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyadapan secara sah.
Baca Juga: Pemkab Bogor Siapkan Asuransi bagi Petani Gagal Panen Akibat Kekeringan
Tak hanya melakukan penyadapan tanpa dasar penegakan hukum, para pelaku juga diduga menghapus rekaman data elektronik untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin membeberkan, perkembangan kasus tersebut saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
Dari hasil penyidikan sementara, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
Nomor Telepon Presiden Diduga Masuk Target Penyadapan
Asep menjelaskan, dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur tersebut, berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Penyidik menemukan indikasi sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server LIMS tanpa melewati tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.
Nomor-nomor tersebut, kemudian diduga disadap meskipun tidak memiliki hubungan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan suatu tindak pidana.
Sasaran penyadapan yang terungkap dalam penyidikan mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
"Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti yang diatur dalam tata cara penyadapan Polri," ungkap mantan Kapolres Bogor tersebut.
Praktik tersebut, sambung Asep, diduga menyimpang dari ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur tata cara penyadapan di lingkungan kepolisian.
Jejak Digital Diduga Dihapus pada Oktober 2026
Tak berhenti pada dugaan penyadapan ilegal, penyidik juga menemukan indikasi adanya upaya menghilangkan bukti elektronik.
Asep mengungkapkan, sekitar Oktober 2026, salah satu tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS.
Baca Juga: Update Bansos Tahap 4 Per Hari Ini: PKH BPNT Mulai Masuk SPM
Penghapusan tersebut, diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya berlangsung tanpa prosedur hukum.
Peristiwa itu diketahui oleh seorang petugas yang kemudian melaporkannya kepada kepolisian.
Laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026 dan menjadi awal penanganan perkara oleh Bareskrim Polri.
Dari laporan tersebut, Direktorat Siber Bareskrim Polri melakukan serangkaian penyelidikan hingga penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.
Tiga Orang Jadi Tersangka, Puluhan Barang Bukti Diamankan
Dalam proses pengusutan, penyidik telah meminta keterangan dari 10 orang saksi serta tiga saksi ahli.
Polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Barang bukti yang diamankan terdiri atas 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Setelah melakukan pendalaman melalui pendekatan scientific crime investigation, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
Baca Juga: Kabareskrim Ungkap Dugaan Penyadapan Ilegal Nomor Presiden, Mantan Kapolri jadi Tersangka
Adapun SU belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan dengan status saksi.
Asep menyebut, penetapan tersangka tersebut merupakan hasil dari rangkaian penyelidikan, pemeriksaan, serta analisis terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan penyidik.
Terancam Hukuman hingga 10 Tahun Penjara
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Penyidik menerapkan Pasal 25 juncto Pasal 258 UU KUHP terkait dugaan tindakan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi yang tidak bersifat publik.
Ancaman pidananya disebut mencapai 10 tahun penjara.
Selain itu, tegas Asep, para tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU KUHP mengenai akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain.
Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana hingga enam tahun penjara.
Sementara untuk dugaan penghapusan data elektronik, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE tentang perbuatan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik tanpa hak. Ancaman pidananya mencapai delapan tahun penjara.
Bareskrim Tegaskan Penyadapan Harus Sesuai Aturan
Asep menegaskan, kegiatan pemantauan dan penyadapan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak boleh berjalan di luar ketentuan perundang-undangan.
Mengacu pada Perkap Nomor 5 Tahun 2010, pelaksanaan penyadapan harus memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan.
Selain itu, penyadapan harus memiliki tujuan yang jelas, yakni mendukung kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di persidangan atas suatu tindak pidana berdasarkan undang-undang.
Baca Juga: Desa di Kabupaten Bogor Akan Punya Sentra Buah Unggulan Melalui One Village One Product
Menurut Asep, pengungkapan perkara ini masih menjadi tahap awal. Penyidik akan terus mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya perkembangan baru berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.
"Kami akan melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini secara profesional, transparan, dan akuntabel," tegasnya.
Bareskrim Polri memastikan proses hukum terhadap ketiga tersangka terus berjalan.
Penyidik juga masih membuka ruang pengembangan perkara untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan tersebut.
Seperti diketahui, Polri menetapkan KSP (Kepala Staf Kepresidenan) yang juga mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) sebagai tersangka. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim