RADAR BOGOR – Target pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 persen di Kota Bogor dinilai membutuhkan langkah konkret. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor didorong segera menyusun peta jalan atau roadmap agar target tersebut tidak sekadar menjadi wacana dalam dokumen perencanaan.
Desakan soal RTH itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang digelar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor di kawasan Kebon Pedes, Rabu, 28 Oktober 2026.
Menurut Karnain, keberadaan Perda Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan RTH harus dibarengi dengan program kerja yang jelas, dukungan anggaran memadai, serta target pencapaian yang dapat diukur.
Baca Juga: Kia Rio Gen 3: Hatchback Nyaman Alternatif Jazz, Harga Murah
Ia menilai, tantangan terbesar pengelolaan ruang terbuka hijau bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan konsistensi pemerintah dalam menjalankannya di tengah pesatnya pembangunan dan keterbatasan lahan perkotaan.
Padahal, RTH memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan lingkungan perkotaan. Selain menjadi ruang interaksi masyarakat, kawasan hijau berperan dalam penyerapan air, pengendalian banjir, peningkatan kualitas udara, hingga mengurangi suhu panas perkotaan.
“Jangan sampai pembangunan fisik terus tumbuh, tetapi ruang hidup masyarakat justru semakin menyempit. Kota maju bukan hanya soal gedung dan jalan, tetapi juga kualitas lingkungan yang diwariskan kepada generasi berikutnya,” tegasnya.
Baca Juga: IPB University Dorong Wisata Bahari Berkelanjutan di Pulau Tidung, Terumbu Karang Jadi Perhatian
Target RTH 30 Persen Perlu Peta Jalan
Untuk merealisasikan target tersebut, Karnain meminta Pemkot Bogor segera menyusun roadmap yang memuat tahapan pencapaian secara terperinci.
Target RTH 30 persen mengacu pada ketentuan penataan ruang nasional, dengan pembagian minimal 20 persen untuk RTH publik dan 10 persen untuk RTH privat.
Menurutnya, peta jalan tersebut harus mencantumkan kondisi luasan RTH saat ini, kebutuhan lahan, wilayah prioritas pengembangan, target penambahan setiap tahun, hingga kebutuhan pembiayaan.
Pembagian tanggung jawab antarperangkat daerah juga perlu diperjelas agar pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Baca Juga: Siap-siap 1 November 2026, Bansos PKH-BPNT Tahap 4 Disalurkan ke KPM
Untuk RTH publik, pemerintah dapat memperluas kawasan hijau melalui pembangunan taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan ruang terbuka lainnya.
Sementara pemenuhan RTH privat perlu melibatkan pengembang, pemilik lahan, serta pelaku usaha.
“Target 30 persen jangan berhenti menjadi angka normatif dalam dokumen perencanaan. Harus ada peta jalan, tenggat waktu, dan ukuran keberhasilan yang bisa ditagih publik,” ujarnya.
Dorong Kolaborasi Pentahelix
Karnain mengakui, keterbatasan lahan dan kemampuan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas kawasan hijau di Kota Bogor.
Baca Juga: Guru SMPN 6 Kota Bogor Bawa 2 Inovasi Matematika ke Tingkat Dunia
Karena itu, ia mendorong Pemkot Bogor membangun kolaborasi melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan pendanaan lingkungan, kajian akademis, edukasi publik, hingga kegiatan penghijauan dan pemeliharaan kawasan RTH.
Di sisi lain, DPRD Kota Bogor akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan implementasi Perda berjalan sesuai tujuan.
Karnain juga meminta Pemkot Bogor terbuka mengenai kondisi luasan RTH yang tersedia, kekurangan untuk mencapai target 30 persen, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengadaan lahan.
Baca Juga: Warga Masih Pecah Batu di Gunung Ciremai, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tawarkan Gaji Rp2,5 Juta
Ia menilai setiap perangkat daerah perlu memiliki indikator kinerja yang berkaitan langsung dengan pengembangan dan perlindungan ruang terbuka hijau.
Pelibatan masyarakat melalui RT/RW, komunitas lingkungan, kelompok pemuda, hingga organisasi warga juga dinilai penting agar pengelolaan kawasan hijau tidak hanya bergantung pada pemerintah.
“Jangan sampai anggaran pembangunan terus berjalan, tetapi capaian ruang hijau tidak pernah terukur. Setiap kebijakan harus menghasilkan dampak yang bisa dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Karnain menegaskan, keberhasilan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tidak cukup diukur dari kegiatan sosialisasi. Pemerintah harus mampu membuktikan adanya penambahan luasan RTH, perlindungan kawasan hijau dari alih fungsi lahan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap ruang terbuka publik.
Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Tegaskan Pembangunan Bogor Bukan Cuma Jalan
Ia berharap regulasi tersebut benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bogor.
“Bogor tidak kekurangan regulasi dan slogan pembangunan. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik, konsistensi anggaran, roadmap yang terukur, serta pengawasan yang tegas. Jangan hanya mewariskan Perda kepada generasi mendatang, tetapi wariskan juga kota yang lebih hijau dan layak huni,” pungkasnya. (uma)
Editor : Rani Puspitasari Sinaga