RADAR BOGOR - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam unggahan terbarunya, 4 Oktober 2026 di channel resminya, YouTube Sudaryono, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya terkait pengawasan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
Ia menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan sebagian oknum pegawai yang dinilai berpotensi merusak citra keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono menginstruksikan agar seluruh jajaran mulai dari Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Daerah (Karek), hingga Koordinator Kecamatan (Korcam) wajib melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur SPPG setiap kali pelaksanaan apel berlangsung.
Baca Juga: Warga Bogor, 10 Dokumen Adminduk Ini Bisa Diurus Secara Online
"Saya minta setiap apel itu Korwil berada di salah satu dapur dan melakukan sidak. Di Deputi Tawas saya minta untuk kemudian diabsen, yaitu setiap apel itu Anda harus berada di salah satu dapur, termasuk KPPG, termasuk juga Karek," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa langkah ini terpaksa diambil karena tingkat kepatuhan di lapangan dinilai masih sangat rendah, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan.
"Ini harus saya lakukan karena memang mohon maaf, tingkat kepatuhan Anda ini sangat rendah. Saya enggak ngerti," ujarnya.
Baca Juga: Nasib 118 Ribu Peserta PPPK Sekolah Rakyat
Sudaryono mengingatkan bahwa taruhan dari kelalaian ini bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan program secara keseluruhan.
"Pertaruhannya adalah pertaruhan program. Kalau program ini kemudian Anda bikin sembarangan, asal-asalan, kan Anda sendiri semua yang rugi," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono turut menyampaikan kekecewaannya terhadap mentalitas kerja sebagian jajarannya, meski mereka memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni.
Baca Juga: BRI Gandeng KPK Perkuat Budaya Antikorupsi, 41 Peserta Ikuti PELOPOR 2026
"Korcam itu, coba lah setiap hari kau sidak dapur-dapur punya temanmu itu. Masa baru ada sidak baru tertib. Saya juga bingung. Maksud saya Anda ini sumber daya manusia pilihan, sarjana katanya sudah lulus, tapi masa mentalitasnya begini," ujarnya.
Ia bahkan menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan tim khusus untuk menindak oknum yang dinilai tidak lagi bisa dibina.
"Saya lagi siapkan tim, ya manakala ternyata Anda memang tidak bisa dibina, mohon maaf harus kita amputasi," tegasnya.
Baca Juga: BGN Buka Jalur Ganti Yayasan bagi Mitra SPPG yang Dirugikan
Sudaryono juga menyoroti persoalan alur pelaporan dan pengaduan yang kerap terhenti di level lapangan, baik itu pengaduan dari kepala SPPG, pemilik dapur, maupun pihak mitra yang bermasalah.
"Banyak sekali pelaporan-pelaporan terkait pengaduan dapur, pengaduan kepala SPPG yang katanya ngeluh karena dapurnya enggak baik, pengaduan dapur pemilik dapur yang ngeluh terhadap SPPG, atau SPPG yang ngeluh terhadap pemilik dapur, ataupun pengaduan-pengaduan apapun itu kemudian hilang sampai di level KPPG, di level Korwil," ungkapnya.
Ia meminta agar seluruh keluhan tersebut diteruskan ke Deputi Pengawasan (Tawas) di kantor pusat BGN, mengingat keputusan yang diambil di level lapangan dapat berdampak langsung terhadap nasib pihak-pihak yang terlibat.
Baca Juga: 27.022 Dapur MBG Beroperasi, BGN Buka 480 Titik Baru
"Saya minta semua pelaporan keluhan, baik itu dari SPPG atau kepala SPPG maupun dari mitra, itu disalurkan ke Deputi Tawas. Karena judgement Anda itu kemudian menentukan nasib orang, yang judgement-nya itu kadang-kadang merugikan orang," jelasnya.
Ia menambahkan, meski suatu persoalan sudah bisa diselesaikan di tingkat bawah, laporan tetap wajib diteruskan ke kantor pusat agar proses penyelesaian dapat dipantau secara menyeluruh.
"Kalaupun Anda bisa selesaikan di level bawah, tetap harus ada ditembuskan ke kantor pusat BGN, sehingga kita bisa monitoring penyelesaian persoalan yang Anda lakukan di lapangan," paparnya.
Baca Juga: Profil Irjen Asep Safrudin, Putra Bogor yang Ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri
Meski demikian, Sudaryono menegaskan bahwa secara keseluruhan, mayoritas jajarannya sudah menjalankan tugas dengan baik. Ia menyebut persoalan hanya muncul dari segelintir oknum yang kinerjanya buruk, namun berdampak besar terhadap citra keseluruhan program.
"Sebagian besar dari kita sudah bekerja dengan baik, ada satu dua yang memang mungkin pekerjanya masih belum. Kalau memang harus diganti, kita ganti. Kalau memang enggak bisa diganti, ya pecat, kita pecat," tegasnya.
Ia menekankan bahwa jumlah pegawai yang bekerja dengan baik jauh lebih banyak dibandingkan yang bermasalah, namun efek buruk dari segelintir oknum kerap menimbulkan citra negatif terhadap keseluruhan program.
Baca Juga: Siapa Penasihat Presiden? Cek Tugas Wantimpres yang Baru Dilantik Prabowo
"Artinya sebetulnya kalau dari jumlah, jumlah yang kerja baik lebih baik daripada yang enggak. Yang kerja yang enggak baik ini kemudian menimbulkan satu efek yang seolah-olah semuanya setidak baik sebagaimana orang itu. Semuanya buruk, seolah-olah semua buruk karena satu keburukan atau dua keburukan," jelasnya.
Ia juga menyoroti dampak psikologis yang timbul akibat ulah oknum tersebut terhadap semangat kerja jajaran lainnya yang sudah menjalankan tugas dengan baik.
"Padahal sebetulnya mayoritas dari kita ini sudah kerja dengan baik. Kemudian demoralisasi karena satu dua oknum yang kemudian kerjanya tidak baik," ujarnya.
Baca Juga: Kapolri Tunjuk Mantan Kapolres Bogor Jadi Kabareskrim
Sebagai penutup, Sudaryono kembali menegaskan pentingnya pengawasan berbasis data dan standar yang jelas melalui mekanisme checklist di setiap dapur SPPG.
"Saya minta Korwil, Karek, KPPG, tolonglah itu dapur-dapurnya disidak. Kemudian dicek pakai checklist, mana yang sesuai, mana yang tidak. Jadi tolong disidak," pungkasnya.***
Editor : Eli KustiyawatiSumber : YouTube Sudaryono