RADAR BOGOR - Kementerian Sosial mengingatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial atau bansos PKH untuk memenuhi kewajiban komponen kesehatan dan pendidikan. Salah satu ketentuannya adalah kehadiran anak sekolah harus di atas 85 persen. Jika tercatat di bawah batas tersebut, bantuan pada tahap berjalan dapat ditangguhkan atau tidak dicairkan.
Mengutip dari kanal Youtube Pendamping Sosial ada Jumat, 30 Oktober 2026, ketentuan ini berlaku bagi siswa TK, SD, SMP, hingga SMA. Selain itu, ibu hamil dan keluarga dengan balita juga wajib memenuhi kewajiban pemeriksaan kesehatan secara rutin. Berikut sejumlah ketentuan dan perkembangan lain yang perlu diketahui penerima bansos.
Baca Juga: Perubahan Status PPPK Ubah Skema TPG Guru, Cek Faktanya
Kehadiran Anak Sekolah Harus di Atas 85 Persen
KPM yang memiliki anak sekolah wajib memastikan tingkat kehadiran memenuhi batas minimal di atas 85 persen. Data kehadiran diperbarui setiap bulan oleh pendamping sosial PKH.
Jika kehadiran anak tercatat di bawah 85 persen, bantuan PKH pada tahap berjalan dapat ditangguhkan sehingga tidak cair. Orang tua diminta memberikan motivasi, mendukung kegiatan belajar, dan menyiapkan perlengkapan sekolah anak.
Baca Juga: Mengaku Sempat Gugup, Gakuto Notsuda Senang Bisa Kembali Debut Bersama Persib
Ibu Hamil dan Balita Wajib Rutin ke Posyandu
Penerima PKH dengan komponen kesehatan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:
- Ibu hamil: Rutin memeriksakan kehamilan melalui Posyandu.
- Anak usia dini atau balita: Rutin dibawa ke Posyandu untuk pemantauan kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan.
Nama KPM Mulai Muncul dalam Pembaruan Perlinsos
Aplikasi SIKS-NG mulai menampilkan nama KPM yang datanya sudah aktif dalam Perlinsos maupun yang belum terdaftar.
Rekrutmen agen Perlinsos di berbagai wilayah juga sedang berjalan. KPM aktif penerima PKH dan BPNT akan dibantu pendamping sosial setempat dalam proses pendaftaran data ke sistem tersebut.
Baca Juga: Nama Penerima Bansos BPNT Tahap 4 Sudah Keluar, KKS Bank Ini Mulai Diproses
HP Android Gratis Masih Sebatas Wacana
Pemerintah sedang mempertimbangkan pembagian HP gratis untuk mendukung peralihan penyaluran bansos ke sistem digital.
Sasaran yang diprioritaskan adalah KPM aktif yang belum memiliki HP Android. Namun, program ini belum dipastikan. Tanggal pembagian, jumlah penerima, dan merek HP yang akan diberikan juga belum diumumkan secara resmi.
KPM yang Tereksklusi dari DTSEN Diminta Mengajukan Klarifikasi
KPM yang tiba-tiba tereksklusi atau keluar dari DTSEN akibat indikasi pekerjaan ganda maupun ketidaksesuaian data diminta tidak langsung mendaftar ulang melalui aplikasi Cek Bansos atau Perlinsos.
Baca Juga: Perbedaan Gaji Bidan PNS vs PPPK, Cek Komponen Lengkapnya
Langkah yang perlu dilakukan adalah mengklarifikasi masalah tersebut kepada petugas bansos setempat. Jika ditemukan kekeliruan, petugas akan mengarahkan proses sanggahan dan memberikan formulir sesuai kondisi di lapangan agar status kepesertaan dapat diperiksa kembali.
KPM Diminta Menjaga Data Kepesertaan
Penerima PKH dan BPNT yang statusnya masih aktif diimbau menjaga kesesuaian data serta mematuhi ketentuan bantuan sosial. KPM juga diminta menggunakan bantuan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat memengaruhi status kepesertaan.***
Editor : Ira Yulia ErfinaSumber : YouTube Pendamping Sosial