RADAR BOGOR - Di balik ketatnya tuntutan keberlanjutan industri kelapa sawit dunia, ada jutaan petani kecil yang ikut menanggung konsekuensinya.
Persyaratan lingkungan, ketertelusuran produk, hingga akses pembiayaan yang semakin ketat dinilai berpotensi menyulitkan pekebun kecil, terutama di negara-negara berkembang.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Arif Havas Oegroseno, saat menyampaikan special address dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis 12 November 2026.
Baca Juga: Pasang di Status dan Bayar Tinggal Klik, Warung Seblak di Pamijahan Bogor Makin Dikenal
Arif menilai, tekanan terhadap industri sawit tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan perdagangan komoditas.
Sebab, sektor ini menjadi sumber penghidupan jutaan petani kecil yang memiliki peran besar dalam rantai produksi minyak sawit dunia.
Ia pun menyoroti penerapan standar due diligence atau uji tuntas yang dinilainya belum diterapkan secara adil kepada seluruh sektor dan pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi global.
"Serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang," tegas Arif Havas.
Jutaan Petani Kecil Bergantung pada Industri Sawit
Menurut Arif, kontribusi petani kecil dalam industri kelapa sawit dunia tidak bisa diabaikan.
Berdasarkan estimasi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), sekitar 7 juta petani kecil di berbagai negara mengelola perkebunan sawit dan berkontribusi terhadap sekitar 40 persen produksi minyak sawit global.
Di Indonesia, pekebun rakyat mengelola lebih dari 40 persen total luas perkebunan kelapa sawit. Hampir 3 juta pekebun menggantungkan penghidupan dari komoditas tersebut.
Sementara itu, Malaysia memiliki sekitar 500 ribu petani kecil yang terlibat dalam sektor sawit.
Di Nigeria, kontribusi pekebun kecil bahkan disebut mencapai lebih dari 80 persen produksi sawit. Adapun di Kolombia, tiga dari empat produsen sawit merupakan pekebun skala kecil.
Besarnya keterlibatan petani kecil tersebut menunjukkan bahwa setiap perubahan kebijakan perdagangan dan persyaratan keberlanjutan dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di negara produsen.
Karena itu, Arif mengingatkan agar kebijakan global tidak hanya mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan perdagangan, tetapi juga memperhatikan kemampuan petani kecil dalam memenuhi berbagai persyaratan yang diberlakukan.
Empat Tekanan yang Menghantui Industri Sawit
Dalam paparannya, Arif mengidentifikasi empat instrumen yang menurutnya digunakan untuk menekan industri kelapa sawit, yakni tarif perdagangan, regulasi, kebijakan keuangan, serta pembentukan narasi negatif terhadap komoditas tersebut.
Salah satu persoalan yang disorot adalah kebijakan pembiayaan sejumlah bank besar di Eropa.
Ia menilai, lembaga keuangan tertentu menerapkan persyaratan ketat terhadap perusahaan dan pelaku usaha sawit, tetapi tidak menunjukkan standar yang sebanding ketika membiayai industri persenjataan.
Dengan mengutip laporan koalisi organisasi masyarakat sipil, Arif menyinggung adanya bank yang membatasi pembiayaan sektor sawit, tetapi pada saat bersamaan menyalurkan dana dalam jumlah besar kepada produsen senjata.
Ia menggambarkan perbedaan perlakuan tersebut melalui perbandingan yang cukup tajam.
"Seorang petani sawit harus membuktikan bahwa ia tidak merusak satu pohon pun. Sementara itu, produsen rudal cukup membuktikan bahwa ia sanggup membayar utangnya," ungkapnya.
Persyaratan Ketertelusuran Dinilai Membebani Pekebun Kecil
Arif menjelaskan, pelaku usaha sawit kini menghadapi tuntutan pembuktian yang semakin kompleks untuk memenuhi standar keberlanjutan di pasar internasional.
Persyaratan tersebut antara lain mencakup data ketertelusuran produk, informasi geolokasi lahan, serta dokumen legalitas perkebunan.
Seluruhnya diperlukan untuk menunjukkan bahwa aktivitas produksi tidak berkaitan dengan deforestasi.
Bagi perusahaan besar, penyediaan dokumen dan sistem pemantauan mungkin dapat dilakukan dengan dukungan sumber daya yang memadai.
Namun, situasinya berbeda bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan akses informasi.
Ketidakmampuan memenuhi persyaratan tersebut berisiko menghambat akses produk mereka ke pasar internasional. Bahkan, peluang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan juga dapat semakin terbatas.
Arif kemudian membandingkan tuntutan tersebut dengan standar pembiayaan industri persenjataan yang menurutnya lebih berorientasi pada kemampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran.
Ia mempertanyakan, mengapa pembuktian dampak lingkungan terhadap petani sawit dapat begitu ketat, sementara konsekuensi lingkungan dari aktivitas sektor lain tidak selalu memperoleh kewajiban pelaporan yang setara.
Soroti Pendanaan LSM dan Kebijakan Uji Tuntas
Selain kebijakan perbankan, Arif turut menyinggung keterkaitan antara pendanaan publik Eropa, aktivitas organisasi nonpemerintah (LSM), dan proses pembentukan regulasi terkait industri sawit.
Ia menyebut terdapat organisasi yang aktif mengampanyekan penolakan terhadap sawit, menerima pendanaan publik dari Eropa, sekaligus melakukan advokasi dan lobi kepada regulator.
Menurut Arif, keterkaitan tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat bagaimana kebijakan dan opini publik mengenai industri sawit terbentuk.
"Semuanya legal dan tercatat publik. Tapi lingkarannya jelas: regulator mendanai pengkampanye, pengkampanye melobi regulator. Dan yang membayar adalah petani di Jambi, di Malaysia, di Nigeria," katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan kewajiban pelaporan emisi antara sektor perkebunan dan aktivitas militer global.
Arif menyebut emisi dari aktivitas militer diperkirakan mencapai sekitar 5,5 persen dari total emisi global.
Namun, menurutnya, kewajiban pelaporan terhadap sektor tersebut belum sebanding dengan tuntutan yang dibebankan kepada pelaku industri sawit.
"Petani kecil harus melakukan geolokasi lahan dua hektarenya, sementara rudal jelajah tidak mengajukan pernyataan uji tuntas apa pun," ujarnya.
Wamenlu Minta Standar Uji Tuntas Berlaku untuk Semua
Di akhir paparannya, Arif menegaskan bahwa penerapan prinsip due diligence harus dilakukan secara konsisten dan tidak hanya dibebankan kepada petani maupun perusahaan kelapa sawit.
Menurutnya, setiap pihak yang terlibat dalam rantai ekonomi global juga harus memiliki tanggung jawab yang sebanding.
Bank, misalnya, perlu bertanggung jawab terhadap portofolio pembiayaan yang dimiliki.
Organisasi yang melakukan kampanye harus transparan mengenai sumber pendanaannya, sedangkan regulator perlu memastikan kebijakan dan pengecualian yang diterapkan berjalan secara adil.
Arif menilai, standar keberlanjutan seharusnya menjadi instrumen untuk mendorong praktik usaha yang bertanggung jawab, bukan justru menciptakan hambatan yang tidak proporsional bagi kelompok masyarakat dengan sumber daya terbatas.
Ia pun menegaskan bahwa prinsip uji tuntas kehilangan maknanya apabila hanya diterapkan kepada sektor tertentu.
Baca Juga: Modal WhatsApp, Bisnis Air Galon di Rancabungur Bogor Makin Berkembang
"Jika tidak berlaku untuk semua, itu bukan uji tuntas. Itu diskriminasi," ujarnya.
Pernyataan tersebut kembali menempatkan perlindungan petani kecil sebagai salah satu isu penting dalam perdebatan masa depan industri kelapa sawit global.
Bagi Indonesia sebagai salah satu produsen utama sawit dunia, keadilan dalam penerapan standar keberlanjutan menjadi bagian penting untuk menjaga daya saing industri sekaligus melindungi penghidupan jutaan pekebun rakyat. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti