RADAR BOGOR - Jumlah keluarga yang mengajukan bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Bogor mencapai 83.196 kepala keluarga (KK) hingga 23 Oktober 2026. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor terus mengintensifkan pendataan untuk menjaring masyarakat yang berpeluang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.
Pelaksanaan pendataan tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah yang bertugas membantu warga mengakses layanan pendaftaran. Dari total 3.497 agen yang sudah terdaftar, sebanyak 1.951 di antaranya tercatat aktif menjalankan tugas.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bogor, Giri Maya Yudistira, menjelaskan bahwa agen Perlinsos Digital berasal dari beragam latar belakang.
Baca Juga: Pemkot Bogor Butuh 700 Guru
Unsur yang terlibat mencakup aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pengurus RT dan RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kader masyarakat, Karang Taruna, serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Menurut Giri, kolaborasi berbagai unsur tersebut membantu memperluas jangkauan pendataan warga yang mengajukan bantuan sosial melalui sistem Perlinsos Digital.
"Keterlibatan berbagai unsur tersebut mendukung proses pendataan masyarakat yang mengajukan bantuan sosial melalui Perlinsos Digital," ujar Giri.
Program ini menyediakan fasilitas pengajuan untuk dua jenis bantuan utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Hingga 23 Oktober 2026, permohonan untuk PKH tercatat sebanyak 73.226 KK, sedangkan pengajuan BPNT mencapai 81.944 KK.
Dari hasil pemeriksaan kelayakan pengajuan PKH, sebanyak 39.731 KK dinilai berpotensi memenuhi persyaratan penerima bantuan. Sementara itu, 32.489 KK lainnya masuk dalam kelompok yang dinyatakan tidak layak.
Untuk program BPNT, hasil verifikasi menunjukkan 48.761 KK berpotensi memenuhi kriteria, sedangkan 32.029 KK dikategorikan tidak layak. Giri menerangkan bahwa hasil penilaian tersebut menjadi bagian dari tahapan pembaruan data untuk mengidentifikasi warga yang sesuai dengan ketentuan penerima bantuan sosial.
Berdasarkan wilayah kecamatan, Bogor Selatan menjadi daerah dengan jumlah pendaftar paling banyak. Hingga tanggal pendataan, wilayah tersebut mencatat 20.791 KK atau sekitar 25 persen dari keseluruhan pengajuan di Kota Bogor.
Bogor Barat berada di urutan berikutnya dengan 16.522 KK atau 19,86 persen. Kemudian, Bogor Utara mencatat 14.709 KK atau 17,68 persen, disusul Tanah Sareal sebanyak 14.130 KK atau 16,99 persen.
Adapun jumlah pendaftar di Kecamatan Bogor Timur mencapai 10.080 KK atau 12,12 persen. Sementara itu, Bogor Tengah mencatat 6.941 KK, setara dengan 8,35 persen dari total pengajuan.
Jika dilihat berdasarkan kelurahan, Baranangsiang menempati posisi teratas dengan jumlah pendaftar sebanyak 3.035 KK. Setelah itu, Bantarjati mencatat 2.693 KK, Cikaret sebanyak 2.647 KK, Cimahpar 2.613 KK, dan Mulyaharja sebanyak 2.586 KK.
Data tersebut menggambarkan persebaran pengajuan bantuan sosial melalui Perlinsos Digital di enam kecamatan dan sejumlah kelurahan di Kota Bogor.
Selain menyediakan layanan pendaftaran dan verifikasi, Dinsos Kota Bogor juga membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan keberatan apabila hasil penilaian bantuan dianggap tidak menggambarkan keadaan ekonomi mereka yang sebenarnya.
Pengajuan keberatan dapat dilakukan melalui fitur sanggahan pada portal Perlinsos Digital. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat meminta peninjauan ulang terhadap data atau hasil verifikasi yang dinilai belum sesuai dengan kondisi di lapangan.
Giri mengarahkan warga yang merasa hasil pemeriksaan belum mencerminkan keadaan sebenarnya agar memanfaatkan fasilitas tersebut secara mandiri melalui portal yang telah disediakan. Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan sanggahan sehingga informasi yang dipersoalkan berpeluang diperiksa kembali sesuai prosedur.
Dinsos Kota Bogor terus mengoptimalkan penggunaan Perlinsos Digital sebagai sarana pendataan sekaligus pemutakhiran informasi masyarakat yang mengajukan bantuan sosial. Langkah tersebut diharapkan membantu proses identifikasi calon penerima agar berjalan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku. (uma)
Editor : Eka Rahmawati