RADAR BOGOR – Dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan di Indonesia memunculkan desakan agar sistem pengawasannya dievaluasi secara menyeluruh.
Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Keumatan Indonesia (PUSKAPI) meminta pemerintah melakukan audit total terhadap Lawful Interception Management System (LIMS), menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal yang telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Direktur PUSKAPI, Ahmad Ramdoni Hosein, menilai perkara penyadapan tersebut tidak boleh hanya berakhir pada penindakan terhadap individu yang diduga terlibat.
Menurutnya, kasus ini perlu dijadikan momentum untuk membenahi sistem pengawasan penyadapan agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan dilakukan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik maupun lampiran Laporan Polisi.
Selain itu, terdapat dugaan nomor telepon dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melewati tahapan verifikasi.
Baca Juga: AFC Ambil Keputusan Besar! Piala Asia 2027 Mundur, Ini Jadwal Terbarunya
"Jika keterangan ini benar, maka masalahnya bukan hanya pada oknum. Masalahnya ada pada sistem," ujar Ahmad dalam pernyataan sikap PUSKAPI, Jumat 6 November 2026.
Ahmad berpandangan, mekanisme pengawasan LIMS selama ini masih didominasi lingkungan internal kepolisian.
Karena itu, diperlukan evaluasi untuk menghadirkan sistem kontrol independen yang melibatkan pihak di luar institusi.
Ia juga menyoroti regulasi penyadapan yang selama ini mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Menurutnya, aturan tersebut perlu diperbarui agar mampu mengikuti perkembangan teknologi intersepsi yang semakin maju.
PUSKAPI Soroti Ancaman Penyadapan terhadap Privasi Warga
PUSKAPI mengingatkan bahwa penyadapan merupakan kewenangan negara yang memiliki konsekuensi besar terhadap perlindungan hak privasi masyarakat.
Melalui kewenangan tersebut, negara memiliki kemampuan untuk mengakses komunikasi pribadi seseorang.
Oleh karena itu, Ahmad menegaskan bahwa pelaksanaan penyadapan harus disertai batasan kewenangan dan prosedur pengawasan yang tegas.
Ia mencontohkan praktik di sejumlah negara demokratis yang menerapkan sejumlah mekanisme pengamanan, seperti kewajiban memperoleh persetujuan pengadilan, pembatasan durasi penyadapan, serta pelaksanaan audit.
Ahmad turut mempertanyakan sejauh mana privasi masyarakat dapat dijamin apabila dugaan penyadapan tanpa prosedur yang semestinya bisa terjadi, bahkan disebut menyasar pejabat negara hingga Presiden.
Baca Juga: BRI Peduli Kembangkan BRInita, Urban Farming Perkotaan Hasilkan 31,7 Ton Sayur dan Buah
Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Kelompok yang dinilai rentan terdampak antara lain jurnalis yang melakukan peliputan investigasi serta aktivis yang mengorganisasi kegiatan penyampaian pendapat secara damai.
"Penyadapan ilegal bukan sekadar pelanggaran Pasal 258 KUHP atau Pasal 32 UU ITE. Ia adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, yakni hak atas rasa aman dan hak atas komunikasi yang bebas dari penyadapan," tegasnya.
Tiga Tuntutan PUSKAPI kepada Pemerintah
Merespons persoalan tersebut, PUSKAPI menyampaikan tiga tuntutan dalam pernyataan sikapnya.
Pertama, PUSKAPI mendukung penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal melalui proses hukum yang transparan.
Penegakan hukum dinilai perlu dilakukan secara terbuka agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Kedua, PUSKAPI mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap sistem LIMS. Langkah tersebut perlu disertai reformasi mekanisme pengawasan penyadapan agar penggunaan teknologi intersepsi memiliki kontrol yang memadai.
Ketiga, PUSKAPI meminta negara memastikan perlindungan privasi masyarakat sekaligus menjaga kehidupan demokrasi.
Menurut organisasi tersebut, keamanan komunikasi warga merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia.
Ahmad menegaskan, kewenangan penyadapan harus dijalankan dengan pengawasan yang kuat.
Baca Juga: Sempol Ayam Seribuan Andalan Mahasiswa IPB, Pak Soni Rasakan Praktisnya QRIS Sejak Pandemi
Tanpa mekanisme kontrol yang memadai, teknologi yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru berisiko menjadi sarana pelanggaran privasi masyarakat.
"Tanpa pengawasan, alat sadap yang sah bisa berubah menjadi alat mengintip warga," pungkas Ahmad. (uma)
Editor : Yosep Awaludin